Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2012

CBA (Cost Benefit Analysis) atau Analisis Biaya Manfaat

written by Indra Fibiona CBA (Cost Benefit Analysis) atau analisis biaya manfaat adalah pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang (Dunn, 2003:447). Awal perkembangan   analisis biaya manfaat (CBA) mulai familiar ketika menjadi klausul dalam Undang – Undang Pengendalian Banjir AS (US Flood Control Act) tahun 1936. CBA berkembang sebagai landasan teoritis ilmu ekonomi kesejahteraan, terutama konsep ilmu kesejahteraan yang mengutamakan efisiensi (Pearce, 2008: 181).   CBA saat ini merupakan teknik mapan yang banyak digunakan dalam pemerintahan maupun organisasi internasional . Meskipun tertentu yang mendasari konsep teknik berasal dari Eropa pada 1840-an , penggunaan CBA di lingkungan ekonomi merupakan model implementasi yang tergolong baru . Implementasi CBA mulai berjalan ketika peraturan yang ditetapkan oleh pemer

Burreaucracy and network policy

Birokrasi merupakan organisasi yang memiliki rantai komando sebagai mesin pelaksana kebijakan (merupakan institusi   yang memiliki dominasi sekaligus menjadi pelaksana kebijakan) (winarno, 2007:202). Untuk melaksanakan kebijakan dan mencapai tujuan dari kebijakan, birokrasi membutuhkan relationship   dengan aktor-aktor lainnya, karena organisasi yang dnamakan birokrasi tidak dapat berjalan sendiri . Ini merupakan indikasi bahwa jejaring   dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jejaring / Partnership merupakan hubungan yang terjadi antara civil society, pemerintah dan   atau sektor swasta dalam rangka mencapai satu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan dan kemandirian (Sumarto, 2009: 16).   Dilihat dari kronologinya,   perkembangan jejaring stakeholder antara birokrasi dengan dan stakeholder lainnya   mulai terlihat sangat signifikan sebagai dampak reformasi administrasi negara yang menuntut kebutuhan akan jejaring kebijakan. Perkembangan paradigma dari OPA k