Artikel Cuin Fibiona

Masa transisi menuju demokrasi yang dijalani oleh bangsa Indonesia ini ditandai dengan munculnya beragam lembaga negara yang bersifat sampiran ( state auxilarry institution ) yang berperan sebagai implementor ataupun sebagai pengawas pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, tetapi hal ini belum sepenuhnya menjawab ada atau tidaknya perubahan dalam pelayanan publik   (Hasibuan, 2008 : 309). Pelayanan yang prima terhadap masyarakat merupakan tuntutan utama yang harus dipenuhi birokrasi dalam aministrasi publik. Sudah semestinya aparat birokrasi mengetahui kebutuhan publik, sehingga kinerja dapat disesuaikan dengan prioritas kebutuhan publik untuk memaksimalkan pelayanan dan lebih publicness . Dewasa ini, timbul stigma negatif terhadap organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat (citizen) terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi publik bisa digunakan sebagai ukur

Pendahuluan Reformasi memiliki makna perubahan tanpa merusak atau revitalisasi yang diprakarsai dalam suatu sistem, karena sadar bahwa tanpa reformasi sistem itu bisa ambruk. Ringkasnya, reformasi diprakarsai dari dalam sistem itu sendiri. Karena itu, metode reformasi selalu bersifat gradual, bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian perlu dipahami bahwa suatu proses pemaksaan untuk sebuah reformasi total adalah bertentangan dengan spirit reformasi itu sendiri. Sejauh ini terlihat adanya kecenderungan salah paham dalam masyarakat tentang makna reformasi. Ini perlu diklarifikasikan agar reformasi tidak dijadikan tema untuk menyamarkan sebuah agenda reformasi. Tema penggantian sistem, tidak percaya kepada sistem yang ada, dan semacamnya yang sudah mulai bergulir (winarwan, 2008). Reformasi juga berarti suatu tindakan perbaikan dari suatu yang dianggap kurang baik tanpa mengesampingkan pranata-pranata yang sudah ada. Pranata-pranata yang dimaksud disini adalah sistem tingkah