Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2013

Analisis Terhadap Unit Pusat Penilaian Kompetensi di Bawah Badan Kepegawaian Negara

Pendahuluan Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi PNS dalam rangka pengembangan karier PNS dan melaksanakan konseling psikologi permasalahan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi : •            Perencanaan program kegiatan penilaian kompetensi PNS •            Pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi PNS •            Penyusunan rekomendasi hasil penilaian kompetensi PNS •            Penyusunan simulasi dan pengembangan metode penilaian kompetensi PNS •            Pelaksanaan analisis pengembangan perubahan perilaku PNS •            Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil penilaian kompetensi PNS •            Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan kepegawaian •            Pelaksanaan tata usaha Pusat Penilaian Kompetensi PNS Sumber daya manusia merupakan asset utama dan mempunyai peran yang sa

KEMBALI KE MASA DEPAN? KINERJA-TERKAIT BAYAR, PENELITIAN EMPIRIS, DAN PERILS DARI KEGIGIHAN

Written by : Bayu Putra                          Indra Fibiona Salah satu produk dari New Public Management adalah kesadaran pentingnya pemberian gaji berdasarkan kinerja. NPM berpandangan bahwa organisasi sebagai rantai penghubung principle agent memiliki kepercayaan yang rendah, hal ini berkaitan dengan insentif kinerja. Reformasi kebijakan sumberdaya manusia menjadi isu utama dalam undang-undang yang dibuat Departemen Keamanan Dalam Negeri pada tahun 2002 di bawah pemerintahan Presiden George W Bush . Departemen Pertahanan memperkenalkan sistem gaji berbasis kinerja dalam konteks Sistem Personil Keamanan Nasional yang telah disetujui oleh Kongres pada tahun 2004 . Departemen Pertahanan mengeluarkan peraturan sistem personil baru pada bulan November 2005 dan peraturan pelaksanaan manajemen kinerja pada tanggal 30 April 2006. Peraturan pelaksanaan m anajemen kinerja terdiri dari 34 halaman dengan lampiran secara detail , penutup mulai dari pengaturan ekspektasi kinerj