Prof. Dr. Warsito
Utomo
Reputasi Birokrasi (Bureaucratic Pathology)
·
Sluggish (lamban/tidak giat)
·
Cumbersome (tidak praktis)
·
Swollen (membengkak/abuh)
·
Redtape (berulang-ulang/birokrasi)
·
Inefficient (tidak efisien)
·
Routine (rutin)
·
Rigid (kaku)
·
Narrow (sempit)
·
Arrogance (kesombongan)
·
Complex Procedures (prosedurnya
kompleks)
·
Formal Measure (ukuran formal)
24 april 2009
Bureaucratic Reform
Administrative Reform
Administrative Improvement
Administrative Change
Administrative
Modernization
 |
REFORM INITIATIVE TO
ADDRESS;
EFICIENCY,
EFFECTIVENESS, RESPONSIVENESS CONCERN IN THEIR ADMINISTRATIVE SYSTEMS.
REFORMASI
ADMINISTRASI PUBLIK
(Organization,
Bureaucratie, Management as a SYSTEM)
Mengapa diperlukan Reformasi?
Mengapa Rformasi sering sulit
dilakukan?
Konsep
Reformasi Administrasi Publik?
Strategi
Reformasi Administrasi Publik?
Mengapa birokrasi direformasi; peru
adanya perubahan agar supaya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan
lingkungan. Maka setiap adanya perubahan perlu dilihat pada apa yang akan
dirubah.
Birokrasi = is organization, birokrasi khusus untuk pemerintahan,
organisasi berlaku bagi umum.
→Bureaunomia
(campur tangan politik)
Bureaupathology: →Bureaucratism (proses ; system dan
prosedur)
Order
In : →structrure (Organisasinya)
→function (pegawai-pegawaianya juga)
Tantangan
/ Tuntutan :
Teoritik,
Conceptual
Reformasi Administrasi Publik
Reformasi Birokrasi
Reformasi Organisasi Publik
Tantangan
/ Tuntutan :
Empirik,
Hasil Penelitian
Bureaucratism, berdasarkan
laporan : WORLD COMPETITION REPORT,
bahwa RANKING 31 dari 48 NEGARA.
Data Transparancy International (TI) Survey
2007; 180 Negara
Nomor
Urut Negara Tingkat
Korupsi (IPK)
1. Denmark 9,4
4. Singapura 9,3
43. Malaysia 5,1
84. Thailand 3,3
123. Vietnam 2,6
131. Filipina 2,5
143. Indonesia 2,3
179. Myanmar 1,4
Catatan
:
1. Tingkat korupsi yang rendah; 0 10
2. IPK (Indeks Persepsi Korupsi); 2006 2,4
(Kasus khusus
Indonesia) 2007 2,3
Peringkat
Korupsi (PERC, 2009)
1. Singapura 1.07 Paling
Bersih
2. 
Hongkong 1.89
Hongkong 1.89
Australia 2.40
3. USA 2.89
4. Jepang 3.99
5. Korea Selatan 4.64
Macau 5.84
China 6.16
6. Taiwan 6.47
Malaysia 6.70
7. 
Filipina 7.00
Filipina 7.00
Vietnam 7.11
India 7.21
Kamboja 7.25
8. Thailand 7.63
9. Indonesia 8.32
Kompas 9 April
2009
Macau (Hongkong)
Political and
Economic Risk Consultancy (PERC)
1.700 Responden,
14 Negara Asia + Autralia dan USA
Sikap
Pelayanan Aparatur Negara
Sins of service
|
Kategori tanggapan (dalam %)
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Sangat betul
|
Tidak betul
|
||||
1. Apatis
|
10,7
|
35,7
|
39,7
|
10,7
|
3,6
|
2. Menolak berurusan
|
14,3
|
50,0
|
21,4
|
14,3
|
0
|
3. Bersikap dingin
|
14,3
|
28,6
|
42,9
|
14,3
|
0
|
4. Memandang rendah
|
21,4
|
28,6
|
35,7
|
14,3
|
0
|
5. Bekerja mekanis
|
7,1
|
35,7
|
35,7
|
10,7
|
10,7
|
6. Ketat pada prosedur
|
7,1
|
14,3
|
42,9
|
14,3
|
21,4
|
7. Ping-pong
|
32,1
|
25
|
17,9
|
25
|
0
|
Rata-rata
|
15,3
|
31,1
|
33,7
|
14,8
|
5,1
|
Admnistration Interpretation:
Adm. →of public ; Negara
Adm. →for public; pelayanan Negara
Adm. →by public; masyarakat
Philip J. Cosper (1998):
1.
Diversity; sesuai dengan budaya setempat dengan tujuan yang sama,
keanekaragaman yang berbeda-beda, situasinya berbeda.
2.
Accountability; is not a new from, but a democratic deficiet.
3.
Civil Society; memberdayakan masyarakat menjadi matang.
4.
Privatization; persoalannya pada manajemen, bukan keberadaan, status
organisasi. Maka motivasi dan spirit / semangat swastanya yang diperlukan untuk
diadopsi.
5.
Democratization; persoalannya ada pada kewenangan/authority,
sehingga perlu didistribusikan.
6.
Dezentralization;
7.
Reengineering;
8.
The Empowering Efect of Hight Tecnology;
(Public Administration for
twowenty one).
A Number Issues On Public Administration (Challenges
Opportunities Directions):
1.
The culture milcu of public administration.
2.
Crisis / Disaster management.
3.
Strengthening of local level Institutions.
4.
Promoting Accountability in public management (menguatkan).
5.
Human Resources Development.
6.
The Impact of Technology of public administration.
Five Issues on Culture for the Bureaucracy
(Structure and Function);
1.
Bagaimana birokrasi dpt menghadapi konflik / perpecahan kultur
antara masyarakat (culture cleevages of conflicts).
2.
Bagaimana kultur masyarakat dapat mempengaruhi tingkah laku
birokrasi melalui interaksi dan rekruitmen.
3.
Apakah identitas atau selft image dari administrator daerah / local
sebagai pelayan masyarakat.
4.
Bagaimana birokrasi dpt membuat fasilitas-fasilitas masyarakat
sebagai sesuatu yang membanggakan.
5.
Bagaimana birokrasi dapat memperhatikan “cultural administration” untuk
aktivitas masyarakat.
Cultural Administration: Kecenderungan cultural
administration di Asia (thends in administration reform; Asian Cases);
v Ideological Roote of
Weberian Bureaucracy or Bureaucratics fromwork developed; →lawfallstate;
prosedur, aturan, struktur, hierarki; orientasi birokrasinya) tata aturan
v Democratic Stages or
Politics Govern; →law is instrument – hasilnya (result dan team work).
v Market Oriented Public
Administration; →Citizen as a Customer, public demand are differentiateds.
Administrative Reform Comes Ages (Caiden);
1)
Reform in the West; changing administrative values (persoalan
nilai).
2)
Reform in East; Retret Bureacratic Centralism.
3)
Reform in the Third World; almost beyond realization.
Mengapa Birokrasi / Birokrasi Sering sulit untuk
berubah?
1.
Keterkaitan dengan jabatan politik; sehingga pengaruh politik kuat
dalam birokrasi. Keterikatan pengaruh politisi (political authority) yang kuat
terhadap atau dalam birokrasi. (Keterkaitan antara variable political
authority).
2.
Diorganisir secara hirarkis, sehingga tergantung pada kekuatan
politisi (yang di atas). Karena orang politik; kekuasaan berbentuk secara
terpusat ke atas, sedangkan orang administrative; kekuasaan secara hierarkis.
Sehingga birokratis nampak kekuasaan di atas dan tertata secara hirarkis. Maka
kekuasaan diorganisir secara birokratis dengan memiliki kewenangan monopoli.
Reformasi Administrasi / Birokrasi, perlu dilakukan
dengan berbasis pada esensial fungsional. Maka harus dipisahkan secara
fungsional antara politik dan birokrasi, dan budaya birokrasi harus ditempatkan
pada fungsi pelayanannya, sedangkan budaya politik lebih kepada pengambilan
keputusan, pengembangan kebijakan public untuk mengarahkan budaya birokrasi
untuk melayani kebutuhan public (masyarakat).
Chance
Investable Planned process
To improve the ability of
the organization to adapt and change in it’s environment →planned. Sehingga
terkait dengan 4 hal persoalan;
1.
Individuals
2.
Groups
3.
Organization Structure
4. Organization Process; Management Effectively :Adapt to Changes, dan To Change Patterns of Behaviours.
Resistance to Change; Overt (menolak dengan jelas dan terang), dan Covert (menolak dengan tersembunyi atau terpendam).
F Individual Resistance to
Change;
1.
Selective perception, ada tapi diseleksi.
2.
Habit, menolak sulit untuk melakukan perubahan (kebiasaan).
3.
Dependence, sikap ketergantungan yang tinggi.
4.
Fear of the unknow,
5.
Economic reasons,
F Organizational Resistance
to Change;
1.
Threats to power and influence?
2.
Organizational structure?
3.
Resource Ultimations (SDM)?
Driving Force of Administrative Reform:
1.
Economic Contex; untuk melihat urusan dengan struktur organisasi.
2.
Social Contex;
3.
Political Contex;
4.
Administrative Contex;
How the Government
Respons?; (Tightening Control?, Promoting Effeciency?)
Karakteristik : process of
preparing and managing Change;
1.
Planned; direncanakan dulu
2.
Problem Oriented; identifikasi masalah dulu
3.
Reflect a system approach; kait-mengkait, maka perlu perluasan
pemikiran
4.
Integraf Part of the Management Process;
5.
Countinous Process;
6.
Focus on Improviment
7.
Action Oriented;
8.
Based on Sound Theory and Practice
Strategies or Key Approach to Implementing Change:
1.
Education and Communication;
2.
Facilitation and Sport;
3.
Participation;
4.
Negotiation;
5.
Manipulation;
6.
Coercion;
Points Penting Reformasi Administrasi Publik;
1.
Advocacy and Ousnership; perubahan itu
juga hrs menjadi suatu pilihan yang dimiliki oleh semua level, sehingga saling
mendukung satu sama lain untuk suatu perubahan yang diinginkan bersama, karena
tanpa komitmen dan kesadaran dari semua level (orang atas dan orang bawah)
untuk suatu perubahan akan sulit diwujudkan. Administrative Reform cannot
success unless the top of government is involved and committed. Administrative
reform will not success unless it is ouwed (owmed) by the lower echelons of
organizations.
2.
Central Agencies; central
agencies are often the source of reform and drive reform efforts. Central
agencies have a difficult time reforming themselves, and are generally the least
reformed part of government.
3.
Time; waktu terus berubah, karena
situasi selalu berubah-ubah sehingga perlu kejelasan perubahan. Reform must have clear deadlines. Reform
mmust be continous.
4.
The Important of Personnel; the principal goal of
reform is to empower public employes, create autonomous and effective public
managers and to make government more attractive employer. Effective government
will only, work loy reducing the power of the civil service and empowering it’s
nominal political masters.
5.
Budget Driven Change; administrative reform should be drivem by managerial concerns, no
supply by financial concerns. The budget is the central priority statement of a
government and any meang full refom must be connected to the budgeting process.
6.
Uniformity; if government is to reform them the same principles should be
applied to all parts of government. Reform must be conducded on a contigent
basis with different targets and procedures for change in difficient
organizations.
7.
The Reality of Reform; administrative reform is an exercise in the geneiric
transformation of the public sector. Bureaucration reform is much discuse…..
Persepsi Warga Masyarakat mengenai hubungan mereka
dengan Pejabat.
Hubungan itu
|
Citra masyarakat tentang hubungannya dengan Pejabat
|
|
Di Perkotaan
|
Di Pedesaan
|
|
Buruk
|
18%
|
15%
|
Cukup
|
41%
|
15%
|
Baik Sekali
|
24%
|
55%
|
Tidak Tahu
|
3%
|
9%
|
Sumber; dikutip sebagian
dari Coralie Bryant dan Louise G. White, Manajemen Pembangunan untuk Negara
Berkembang, LP3ES, 1989, hal. 240.
Penilaian
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (dalam prosentase)
Polisi 65.0
Kantor Kecamatan 44.9
Kantor Kelurahan 42.0
Posyandu 31.8
Bidan Desa 35.3
Dokter Puskesmas 41.7
Puskesmas 61.0
Dinas Pendidikan 34.60
Sumber : Hasil Penelitian
PS KK UGM, Reformasi Tata Pemerintahan dan otonomi Daerah, 2003.
Intitusi
Rawan Suap (suara merdeka 22/1-2009)
No
|
Lembaga
|
Prosentase
|
Rata-rata nilai transaksi suap
|
1
|
Polisi
|
48
|
2,278 Juta
|
2
|
Bea Cukai
|
41
|
3,272 Juta
|
3
|
Imigrasi
|
34
|
2,800 Juta
|
4
|
DLLAJR
|
33
|
1,500 Juta
|
5
|
BPN
|
32
|
7,555 Juta
|
6
|
Pelindo
|
30
|
2,600 juta
|
7
|
Pengadilan
|
30
|
102,000 Juta
|
8
|
Dep. Hukum HAM
|
21
|
3,900 Juta
|
9
|
Angkasa Pura
|
21
|
2,000 Juta
|
10
|
Pajak Daerah
|
21
|
4,700 Juta
|
11
|
Departemen Sosial
|
17
|
5,700 Juta
|
12
|
Pajak Nasional
|
14
|
8,500 Juta
|
13
|
BPOM
|
14
|
4,400 Juta
|
14
|
MUI
|
10
|
1,600 Juta
|
Responden = 2.371
Prosentase =
setuju/pernah memberikan sogokan suap
Setiap
transaksi
TII (survey
transparency international Indonesia)
Pelaksanaan = September
– desember 2008.
Keluhan
Masyarakat Kepada DPRD tentang Pelayanan Publik (dalam prosentase)
Setifikat
Tanah 45
Kesehatan 40
Pendidikan 30
KTP 25
PBB 20
Sumber: Hasil Penelitian PSKK UGM, Reformasi Pemerintahan dan
OtonomiDaerah, 2003.
Penilaian
Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik saat ini dibandingkan sebelum
Otonomi daerah (dalam prosentase)
No. Jenis
Pelayanan Nasional
Lebih
Buruk Sama Saja Lebih Baik
1. Dinas
Pendidikan 6.6 52.3 41.1
2. Puskesmas 3.6 53.9 42.5
3. Kelurahan 3.1 57.2 39.7
4. Kecamatan 2.0 61.7 36.3
5. Kabupaten 3.1 59.9 37.0
Sumber: Hasil Penelitian PSKK UGM, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi
Daerah, 2003.
Aktor-aktor
Penerima Suap, berdasarkan frekwensi penerima suap (dalam prosentase)
Bupati / Walikota 25
Bappeda 20
DPRD 19
Sekwlda 15
Disperindag 12
Polisi 9
Disnakertrans 9
Parpol 8
Jaksa 5
Hakim 4
Sumber: Hasil Penelitian PSKK UGM, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi
Daerah, 2003.
Faktor
Buruknya Pelayanan Aparat Birokrasi;
Faktor
Penyebab Prosentase
*
Gaji Rendah 56
*
Administrasi lemah dan kurangnya pengawasan 48
*
Sikap mental aparat pemerintah 46
*
Kondisi ekonomi yang buruk 32
*
Lain-lain 13
Upaya
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menurut Aparat Birokrasi (dalam Prosentase)
Menyederhanakan Sistem dan Prosedur Pelayanan 69.6
Memperpendek Jalur Pelayanan 49.2
Membentuk Pelayanan Satu Atap 28.1
Strategi “jemput bola” 21.3
Menambah Jumlah Pegawai 8.3
Sumber: Hasil Penelitian PSKK UGM, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi
Daerah, 2003.
8 May 2009
PLANNED CHANGE
|
UNPLANNED CHANGE
|
|
INTERNAL CHANGE
|
Change in product or
service
Change in
administrative system
|
Changing employee
demographics
Performance gaps
|
EXTERNAL CHANGE
|
Introduction of new
technologies
Advantages in
information processing and communication
|
Governmental
regulations
External competition
|
Figure 2-1
|
|
|
|
Causes of
Effectiveness
|
||||
|
||||
Definisi-definisi
Reformasi Administrasi
Suatu ransangan yang dibuat untuk melakukan
perubahan administrasi terhadap tantangan dan tantangan yang ada (Caiden, 1969)
Suatu usaha penerapan ide baru atau
kombinasi ide-ide untuk meningkatkan system pencapaian tujuan pembangunan nasional
secara positif (Lee and Samonte, 1970)
Penggunaan otoritas dan pengaruh dengan
hati-hati dalam menerapkan ukuran baru pada system administrasi untuk merubah
bagian, struktur atau prosedur dengan maksud meningkatkan bagi tujuan-tujuan
pembangunan (UNDTCD, 1983)
Perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi
dengan penggunaan perencanaan dan adopsi untuk membuat system administrasi
sebagai agen/badan yang lebih efektif untuk perubahan social; sebagai
instrument yang baik untuk membawah persamaan politik, keadilan social dan
perubahan ekonomi. Semuanya merupakan pokok di dalam proses akselarasi
pembangunan dan pembangunan bangsa (Samonte, 1970).
Suatu usaha untuk melakukan
perubahan-perubahan pokok di dalam suatu system birokrasi yang bertujuan untuk
mengubah struktur, tingkah laku dan keberadaan / kebiasaan yang telah lama
(Khan, 1981).
Suatu proses untuk mengubah proses dan
prosedur birokrasi public dan sikap serta tingkah laku birokrasi, untuk
mencapai efektivitas organisasi dan tujuan pembangunan nasional (Quah, 1976).
KONKLUSI DEFINISI
Pertama : Reformasi administrasi
disamakan dengan perubahan (change).
Kedua : Reformasi administrasi
mengandung pertalian sebagai inovasi.
Ketiga : Kesuksesan reformasi
administrasi membutuhkan perubahan yang sistematik dan dalam kerangka yang
luas. Dan perubahan tersebut harus dengan cara hati-hati dan direncanakan.
Keempat : Tujuan (goal) reformasi
administrasi adalah untuk mencapai efesiensi dan efektivitas.
Kelima : Bahwa reformasi
administrasi haruslah dapat menanggulangi perubahan lingkungan.
|
|
Konsep:
|
|
|
|
-reeventing
-government
|
|
Model Intelektual
1). Reformasi: Acountabilitas / Aligsement,
Creative, Empowring
NPM :
-
Managerialism →Economic
Managerialism →Economic
-
Market – based PA →Efficiency A, R, T-P-I
-
Entrepreneurial Government → “3 Es” →Efectiveness
-
Public Management
(ARTPI= acountabilitas, resposibilitas, transparanci,
professionalism, integritas)
1. Perhatian yang lebih besar kepada pencapaian hasil dan personel
responsibility of managers.
2. Membuat organisasi, personil dan kondisi dengan lebih fleksibel.
3. Pengukuran kinerja melalui performance indicators.
4. Lebih pada komitmen politik/kebijakan (politically committed) →kemampuan
(empowering).
5. Steering from rowing.
6. Mengurangi fungsi-fungsi pemerintah melalui privatization.
Empat hal yang perlu
diperhatikan (perubahan dalam managerial program);
1. Focus menitikberatkan pada outputs, maka;
2. Perubahan di dalam inputs
3. Perubahan ruang lingkup dari pemerintah (fungsi)
4. Hubungan yang lebih erat antara “ GIVING ORDERS “ dengan “ CARRYING
THEM OUT ”.
Government Governance |
|
Authority Compatibility
Centralic Public Private Community
(Pemerintah)
(Swasta) (Masyarakat)
 |
(3 actors)
Empowring / Pemberdayaan
Birokrasi → penyakitnya Bureaupathology ;
karena bureaucraticism dan bureaucracy = COP
BUREAUCRACY REFORMASI NPM
(New Public Management)
COP (control order protection) 3 E’S ACE
Rigid Accountability Flexible
Political
authority Responsibility Political
Commitment
Tightening
Control Transparant Strategy
To Be Given Professionalism Results / Output
Following
Instruction Integrity Privatization
(Contracting out)
Merubah Organisasi → Model
Intelektual:
→ COP A C E
- selalu menyesuiakan diri
- sanggup hidup di dalam ketidakpastian
- selalu bersedia menjalankan proses belajar terus menerus
Reinventing
Government (How the Entrepreneurial Spirit is
Transforming the public sector)
“
Penemuan Kembali Pemerintahan ” →Semangat
Entrepreneurship dalam Birokrasi.
→ Banishing
Bureaucracy (The Five C’s Strategy)
Reinvention : Not only just
1. Bukan sekedar hanya perubahan pada political system
2. Bukan sekedar juga reorganization / moxing boxes on an
organization chart
3. Bukan sekedar juga cutting waste abuse
4. Bukan sekedar juga downsizing government / pengurangan
5. Bukan sekedar juga privatization
6. Bukan sekedar juga efficiency
7. 
Bukan sekedar juga TQM
or Business Process Reengineering
Bukan sekedar juga TQM
or Business Process Reengineering
But
Changing purporses, Incentives, Accountability, distribution of
Power and Culture.
Maka
Increases, Effectiviness, Efficiency, Adaptability, Capacity to
innovate
01 Juli 2009
Sistem
Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)
Sistem Birokratik Sistem
Entrepreneurship
Steering Rowing
Service Empowering
Monopoly Competition
Rule – Driven Mission
– Driven
Budgeting Inputs Funding
Outcomes
Bureaucracy Driven Customer
Driven
Spending Earning
Curing Preventing
Hierarchy Participation
/Teamwork
Organozation Market
The Spirit of Public Administration
(Frederickson, 1997)
TEN PROGRAMME FOR
ENTREPRENEURIAL GOVERNMENTS
1.
Competition; semangat
kompetisi/persaingan pelayanan.
2.
Empower; memperdayakan masyarakat, bukan
atau jangan ciptakan sikap ketergantungan.
3.
Outcomes / Results; orientasi pada hasil
dengan tidak mengabaikan proses.
4.
Missions; didukung oleh misinya.
5.
Customers Oriented; berorientasi pada
konsumsi pelayanan/kebutuhan masyarakat.
6.
Prevent Problem; usaha-usaha untuk
memnghindari masalah/jangan timbul masalah.
7.
Earning Money; apa yang dikeluarkan sama
dengan yang diperoleh.
8.
Desentralize Authority
9.
Market Mechanism
10.
Catalizing (katalisator, fasilitator,
motivator)
Putting the Customers in the Driver Seats
1. Stimulate more innovation
2. Give people choices between different kinds of services
3. Waste less because the match supply to demand
4. Empower Customers to make Choices and more Committed Customers
5. Creat greater opportunities for equity
6. Force service providers to be accountable to their customers
7. Depoliticize the choice of provider decision
Communities Versus Professionals (Bureaucracies)
o
Commitment to their members →to
their clients
o
Understands their problem
better
o
Solve problem →Delivery
Services
o
Care →Services
o
Cheaper →Professional
o
Focus on Capacities
→deficiencies
o
More flexible and Creative than
bureaucracies
Komentar