Langsung ke konten utama

CBA (Cost Benefit Analysis) atau Analisis Biaya Manfaat

written by Indra Fibiona


CBA (Cost Benefit Analysis) atau analisis biaya manfaat adalah pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang (Dunn, 2003:447). Awal perkembangan  analisis biaya manfaat (CBA) mulai familiar ketika menjadi klausul dalam Undang – Undang Pengendalian Banjir AS (US Flood Control Act) tahun 1936. CBA berkembang sebagai landasan teoritis ilmu ekonomi kesejahteraan, terutama konsep ilmu kesejahteraan yang mengutamakan efisiensi (Pearce, 2008: 181).  CBA saat ini merupakan teknik mapan yang banyak digunakan dalam pemerintahan maupun organisasi internasional. Meskipun tertentu yang mendasari konsep teknik berasal dari Eropa pada 1840-an, penggunaan CBA di lingkungan ekonomi merupakan model implementasi yang tergolong baru. Implementasi CBA mulai berjalan ketika peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah AS yang membuat penggunaan CBA wajib di keadaan tertentu di tahun 1930. Dua konsep dasar yang berasal dari Eropa adalah konsep surplus konsumen dan konsep eksternalitas. Konsep surplus konsumen diperdebatkan oleh Jules Dupuitin 1844, ketika ia menunjukkan bahwa pengguna jalan dan jembatan di Perancis menikmati keuntungan melebihi jumlah korban yang mereka bayar untuk penggunaan. Pigou mengembangkan secara efektif konsep eksternalitas dengan menyatakan bahwa ada perbedaan antara swasta ekonomi produksi dan produk ekonomi masyarakat (mishan and Quah :243).

CBA dilengkapi dengan pendekatan diskonto untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan datang berdasarkan nilai sekarang dan tingkat diskonto tertentu. Hal ini disebabkan oleh biaya dan manfaaat  yang cenderung terakumulasi.  dalam realitas deskriptif, tingkat preferensi waktu dan taksiran biaya modal sangat bervariasi akibat ketidaksempurnaan pasar-pasar modal. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan  publik (sebagai konsumen) lebih menyukai kondisi (Pearce, 2008: 121-122). Implementasi CBA dalam pembuatan rekomendasi di sektor publik mempunyai ciri ciri antara lain berusaha untuk mengukur semua biaya dan manfaat untuk masyarakat yang dihasilkan dari program pulik. Analisis biaya manfaat secara tradisional  merepresentasikan rasionalitas ekonomi karena kriteria sebagian besar ditentukan dengan penggunaan efisiensi ekonomi secara global. Analisis biaya manfaat tradisional juga menggunakan pasar (swasta) sebagai titik tolak untuk merekomendasikan kebijakan publik. Analisis biaya manfaat kontemporer, atau disebut juga analisis biaya manfaat sosial, dapat digunakan untuk mengukur redistribusi manfaat (Dunn, 2003: 448).

Melihat pada proses implementasinya, Analisis biaya manfaat (CBA) memiliki keunggulan dalam penentuan program pemerintah, antara lain sebagai berikut.
a.       Penggunaan sumber – sumber ekonomi secara efisien. Jika efisiensi terjamin, pencapaian kesejahteraan masyarakat dari kebijakan publik yang diimplementasikan lebih maksimal (Mangkoesoebroto,2001: 165-166).  
b.       Analisis biaya manfaat dalam pengitungan biaya maupun manfaat diukur dengan mata uang sebagai unit nilai, sehingga memudahkan efisiensi (Dunn, 2003:448).
c.       Sangat kompatibel dengan penghitungan biaya manfaat kebijakan / proyek dalam skala besar atau makro khususnya yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan (Sjafrizal, 2008 :170).
Sedangkan kelemahan CBA antara lain sebagai berikut.
a.    Analisis ini membutuhkan waktu dan prosesnya yang sangat lama dan hanya bisa diimplementasikan pada proyek/ kebijakan yang bersifat makro (Sjafrizal, 2008: 170).
b.   Pemilihan kebijakan / proyek yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh proses penghitungan manfaat secara kuantitatif, sedangkan beberapa proyek atau kebijakan tidak dapat diukur manfaatnya secara kuantitatif (Mangkoesobroto, 2001: 166).
c.    Analaisis ini tidak memiliki fleksibilitas tinggi, karena semua penghitungan dilakukan secara kuantitatif. Hal ini menimbulkan interpretasi jika analisis ini dilaksanakan terlalu jauh, pemerintah tidak lagi dilaksanakan oleh wakil wakil rakyat yang membawa aspirasi rakyat, melainkan seakan akan dilaksanakan oleh robot komputer (Mangkoesoebroto, 2001: 167).

Langkah yang ditempuh dalam  menganalisis efisiensi suatu proyek melalui analisis biaya manfaat yaitu dengan jalan menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Tahap selanjutnya menghitung manfaat dan biaya dalam nilai uang, dan diteruskan dengan menghitung masing-masing manfaat dan biaya dalam nilai uang sekarang. Ada tiga metode untuk menganalisis manfaat dan biaya suatu proyek yaitu nilai bersih sekarang antara lain (NPB = net present benefit), Internal Rate of Return (IRR) dan perbandingan manfaat biaya (BCR = benefit-cost ratio). Pada proses implementasi analisis kebijakan publik di Indonesia, CBA digunakan sebagai alat utama dalam membuat evaluasi program atau proyek untuk kepentingan publik, seperti  manajemen sumber daya alam dan pengembangan sumber energi alternatif. Pada umumnya analisis ini terintegrasi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mengevaluasi dampak suatu proyek atau program terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu,  Analisis ini tidak hanya melihat manfaat dan biaya individu, tetapi secara menyeluruh memperhitungkan manfaat dan biaya sosial dan selanjutnya dapat disebut sebagai analisis manfaat dan biaya sosial (Sugiyono, 2001).


NPB Nilai bersih suatu proyek merupakan seluruh nilai dari manfaat proyek dikurangkan dengan biaya proyek pada tahun yang bersangkutan dan diperhitungkan dengan tingkat diskonto yang berlaku.penghitungannya adalah sebagai berikut.


IRR  (Internal Rate of Return) merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Suatu proyek/investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya (rate of return) lebih besar dari pada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain.  Dalam metode penghitungan ini, tingkat diskonto dicari sehingga menghasilkan nilai sekarang suatu proyek sama dengan nol.  Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.



Metode Perbandingan Manfaat dan Biaya (BCR)  merupakan metode yang sering digunakan dalam mengevaluasi sebuah investasi atau sebagai tambahan untuk menvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lain. Metode ini sangat baik digunakan untuk sebuah investasi dalam proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Proyek yang dilaksanakan dalam metode ini adalah proyek yang mempunyai angka perbandingan lebih besar dari satu
(Sugiyono, 2001)
Referensi
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta : UGM Press.
Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. Yogyakarta : BPFE.
Mishan, E. J. and Easton Quah. 2007. Cost Benefit Analysis, 5 th edition. Newyork : Routledge.
Pearce, David W.. 2008.“Cost- Benefit Analysis” dalam Kuper, Adam, Jessica Kuper. 2008. Ensiklopedi Ilmu- Ilmu Sosial. Jakarta:Rajawali.
Sjafrizal. 2008.Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta : Niaga Swadaya.
Sugiyono, Agus.2001. “Makalah Ekonomi Publik: Analisis Manfaat dan Biaya Sosial”. Dalam situs http://sugiyono.webs.com/paper/p0103.pdf diakses tanggal 15 November 2012 pukul 19.30.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DARI TSSB HINGGA SDSB: SEJARAH “LOTERE LEGAL” SUMBANGAN BERHADIAH DI DIY, 1970AN HINGGA 1993

Indra Fibiona Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta Jl. Brigjen Katamso 139 Yogyakarta 55152 e-mail : indrafibiona@yahoo.com ABSTRAK Fenomena maraknya lotere baik legal maupun ilegal di tahun 1970an menjadi stigma bahwa judi merupakan Tradisi masyarakat jawa. Lotere memiliki ekses negatif terhadap perekonomian termasuk perekonomian masyarakat di DIY. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bertemakan sejarah sosial dengan metode penelitian snowball sampling dan triangulasi (kritik) dengan sumber primer mengenai peristiwa maraknya lotere pada waktu itu. Penelitian ini menjelaskan   tentang penyelenggaraan lotere TSSB hingga SDSB di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   dana dari daerah banyak tersedot ke Jakarta untuk setiap kali pengundian lotere . Keberadaan KSOB dan TSSB juga menyulut protes masyarakat karena dampak negatif yang ditimbulkan. TSSB dan KSOB mengalami metamorfosis menjadi SDSB di ta

Good Governance: Asal Usul, Perkembangan Konsep dan Kritik

 written by:  Indra Fibiona & Bayu Putra Pendahuluan administrasi publik mengalami perkembangan paradigma secara dinamis. Diawali dengan Old Public Administration, di mana terjadi dikotomi locus dan fokus, dan masih kental orientasinya dengan government. OPA pada perkembangannya bergeser menjadi paradigma baru, yaitu   New Public   Manajemen, New Public Services hingga Good Governance (Keban, 2008). Good Governance diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik merupakan tema umum kajian yang populer, baik di pemerintahan, civil society maupun di dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan, seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik. Good Governance dipromosikan oleh World Bank untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang sehat. Pemahaman pemerintah tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan y

Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Written by Indra Fibiona

Pendahuluan Desa Wisata merupakan suatu bentuk intergrasi antara atraksi akomodasi dan fasilitas pendukung yang tersaji dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku ( Nuryanti, 1993: 2-3) . Desa wisata juga dapat dimaknai sebagai s uatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan.             Di dalam pengembangan suatu desa menjadi desa wisata, disamping identifikasi terhadap unsur unsur yang ada di desa, penentuan desa wisata juga harus diimbangi dengan pemahaman karakteristik serta tatanan budaya masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan dalam pengembangan aspek perekonomian desa tersebut (dinas par