Langsung ke konten utama

Proses Pengambilan Keputusan Publik Written by Indra Fibiona



Pengambilan keputusan pada hakikatnya memilih dua atau lebih alternatif untuk melakukan tindakan tertentu, baik secara pribadi maupun kelompok (Syafrudin, anzizhan 2004:45). Selain itu, Pengambilan keputusan merupakan titik equilibrium dari beberapa bentuk tarik menarik kepentingan (wiloto, 2006: 119). Intuisi dan bentuk pertimbangan (judgement) seseorang yang memiliki pengalaman dengan permasalahan serupa, dapat digunakan sebagai sumber penting untuk menghadapi situasi pembuatan keputusan. (Basyaib, 2005:18) Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan  pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses pegambilan keputusan, ada beberapa komponen  pokok yang terkandung, antara lain kebutuhan memecahkan masalah, tahapan atau proses yang dilalui,  opsi beberapa alternatif yang akan dipilih, ketetapan dan tujuan (Syafrudin, anzizhan 2004:45).
Inti dari pengambilan keputusan terletak pada perumusan langkah langkah alternatif dalam situasi yang dihadapi untuk kemudian dipilih yang paling representatif dalam mencapai tujuan (Basyaib, 2005: 18). Pada abad  XX, pembuatan keputusan merupakan kajian disiplin tunggal yang terkenal dengan nama teori keputusan (decision theory). Analisis matematis dan kualitatif terhadap perumusan kebijakan menekankan beragam aspek yang berbeda dari perumusan kebijakan. Beberapa aspek tersebut diantaranya adalah aspek perumusan model yang memadai untuk menggambarkan resiko dan ketidakpastian. Kedua adalah aspek evaluasi pilihan keputusan berdasarkan kriteria berbeda dan mungkin tidak dapat diukur dengan standar yang sama. Aspek yang ketiga yaitu aspek hakikat asumsi yang menginterpretasikan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional. Aspek yang ke empat merupakan konsekuensi dari praktek dan kesenjangan antara perencanaan (perumusan kebijakan rasional) dengan implementasi dalam organisasi (Anand, 2008 : 207).
Kalangan ahli teori kebijakan sangat tertarik dengan  permasalahan  terkait bagaimana sikap dan proses yang diambil para pembuat keputusan menghadapi ketidakpastian. Pendekatan  pengukuran  rasio perbandingan kesuksesan terhadap frekuensi upaya yang dilakukan adalah salah satu cara yang ditempuh dalam proses yang diambil para pembuat keputusan dalam menghadapi ketidakpastian. Teori ini dikembangkan oleh Laplace dengan interpretasi bahwa untuk menghadapi permasalahan dapat menggunakan teori probabilitas dengan pilihan – pilihan  manusia terhadap beberapa situasi yang tidak dapat diperkirakan secara pasti (Anand, 2008 : 207). Pendekatan lain juga dilakukan dengan jalan membuat scoring pembobotan terhadap alternatif pilihan pilihan yang akan diambil , sehingga rasionalitas yang dicapai lebih maksimal. Hal ini dikemukakan oleh Thomas L. Saaty, ia menggunakan metode pembobotan dengan penghitungan  matrix dan skala saaty, dari skala yag terendah yaitu 1/9 hingga skala tertinggi yang memiliki tingkat rasionalitas tertinggi  yaitu 9 (Saaty and Vargas, 2006).    
Metode lain dalam melakukan pemilihan terhadap alternatif  kebijakan publik dari segi ekonomi dan finansial  adalah dengan pendekatan penghitungan untung rugi. Bentuk perrtimbangan yang  berbeda harus saling diperbandingkan sekalipun perumusan keputusan tersebut menolak untuk kemungkinan kompromi, sedangkan alternatif yang menghindari penggunaan atribut ekonomi dapat dijumpai dalam teori manfaat bersegi banyak “Multi Attribute utility theory” (MAUT) yang memungkinkan pembuat keputusan mengukur pilihan dengan beberapa kriteria (Anand, 2008 : 207). 


Referensi :
Anand, P. 2008. “Decision Making” dalam Kuper, Adam, Jessica Kuper. 2008. Ensiklopedia Ilmu – Ilmu Soaial. Jakarta : Rajawali.
Basyaib, Fahmi. S.. 2005. Teori Pembuatan Keputusan. Jakarta : Grasindo.
Syafrudin, anzizhan. 2004. Pengambilan Keputusan Pendidikan. Jakarta : Grasindo.
Saaty, J. Thomas, Luis Vargas. 2006. Decision Making With The Analitic Network Process . Pitsburgh : Springer Science and Business Media.
Wiloto, Christovita.2006. The Power of Public Relations. Jakarta: Power PR Publishing

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DARI TSSB HINGGA SDSB: SEJARAH “LOTERE LEGAL” SUMBANGAN BERHADIAH DI DIY, 1970AN HINGGA 1993

Indra Fibiona Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta Jl. Brigjen Katamso 139 Yogyakarta 55152 e-mail : indrafibiona@yahoo.com ABSTRAK Fenomena maraknya lotere baik legal maupun ilegal di tahun 1970an menjadi stigma bahwa judi merupakan Tradisi masyarakat jawa. Lotere memiliki ekses negatif terhadap perekonomian termasuk perekonomian masyarakat di DIY. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bertemakan sejarah sosial dengan metode penelitian snowball sampling dan triangulasi (kritik) dengan sumber primer mengenai peristiwa maraknya lotere pada waktu itu. Penelitian ini menjelaskan   tentang penyelenggaraan lotere TSSB hingga SDSB di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   dana dari daerah banyak tersedot ke Jakarta untuk setiap kali pengundian lotere . Keberadaan KSOB dan TSSB juga menyulut protes masyarakat karena dampak negatif yang ditimbulkan. TSSB dan KSOB mengalami metamorfosis menjadi SDSB di ta

Good Governance: Asal Usul, Perkembangan Konsep dan Kritik

 written by:  Indra Fibiona & Bayu Putra Pendahuluan administrasi publik mengalami perkembangan paradigma secara dinamis. Diawali dengan Old Public Administration, di mana terjadi dikotomi locus dan fokus, dan masih kental orientasinya dengan government. OPA pada perkembangannya bergeser menjadi paradigma baru, yaitu   New Public   Manajemen, New Public Services hingga Good Governance (Keban, 2008). Good Governance diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik merupakan tema umum kajian yang populer, baik di pemerintahan, civil society maupun di dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan, seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik. Good Governance dipromosikan oleh World Bank untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang sehat. Pemahaman pemerintah tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan y

Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Written by Indra Fibiona

Pendahuluan Desa Wisata merupakan suatu bentuk intergrasi antara atraksi akomodasi dan fasilitas pendukung yang tersaji dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku ( Nuryanti, 1993: 2-3) . Desa wisata juga dapat dimaknai sebagai s uatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan.             Di dalam pengembangan suatu desa menjadi desa wisata, disamping identifikasi terhadap unsur unsur yang ada di desa, penentuan desa wisata juga harus diimbangi dengan pemahaman karakteristik serta tatanan budaya masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan dalam pengembangan aspek perekonomian desa tersebut (dinas par