Langsung ke konten utama

Analisis Terhadap Unit Pusat Penilaian Kompetensi di Bawah Badan Kepegawaian Negara



Pendahuluan

Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi PNS dalam rangka pengembangan karier PNS dan melaksanakan konseling psikologi permasalahan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi :
           Perencanaan program kegiatan penilaian kompetensi PNS
           Pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi PNS
           Penyusunan rekomendasi hasil penilaian kompetensi PNS
           Penyusunan simulasi dan pengembangan metode penilaian kompetensi PNS
           Pelaksanaan analisis pengembangan perubahan perilaku PNS
           Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil penilaian kompetensi PNS
           Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan kepegawaian
           Pelaksanaan tata usaha Pusat Penilaian Kompetensi PNS
Sumber daya manusia merupakan asset utama dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Oleh karena itu selain perlu peningkatan integritas, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan baik potensi maupun kompetensi setiap personil dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Menyadari akan pentingnya sumber daya manusia khususnya PNS serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme PNS, BKN telah mendirikan unit yang menangani penilaian kompetensi PNS yaitu Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) PNS pada tahun 2006. Tugas pokok dari Puspenkom PNS adalah melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi PNS dalam rangka pengembangan karier PNS dan melaksanakan konseling psikologi permasalahan kepegawaian (Perka BKN No.19 tahun 2006 tentang Organisasi danTata Kerja BKN). Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Puspenkom PNS sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penilaian kompetensi berupa ruang-ruang untuk melakukan penilaian kompetensi dengan menggunakan metode Assessment Center. Lalu apa bentuk comparative advantages dan distinctive yang dimiliki oleh Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil? Bagai mana bentuk outside in dan inside out yang ada dalam Unit Pusat Penilaian Kompetensi di Bawah Badan Kepegawaian Negara ?




Analisis inside out dan outside in, keunggulan komparatif dan distinctive  Unit Pusat Penilaian Kompetensi di Bawah Badan Kepegawaian Negara

Tuntutan publik terhadap responsifitas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Negeri  Sipil sangat tinggi saat ini. Oleh karena itu, hadirnya Unit Pusat Penilaian Kompetensi di bawah Badan Kepegawaian Negara sangat membantu untuk menjembatani gap antara tuntutan publik dengan kompetensi yang dimiliki pegawai negeri, dengan cara meningkatkan kapabilitas kompetensi pegawai negeri melalui assessment. Dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2010, Puspenkom PNS telah melakukan berbagai kegiatan baik kegiatan penilaian kompetensi maupun kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan penilaian kompetensi, untuk lingkungan BKN dan memfasilitasi instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah.
Adapun layanan-layanan yang dapat diberikan kepada instansi pemerintah Pusat/Daerah adalah sebagai berikut:
1.         Penilaian kompetensi pejabat struktural dan fungsional,
2.         Pemetaan Potensi dan Kompetensi Pegawai,
3.         Desain Pengembangan Kompetensi Pegawai/Pejabat Struktural,
4.         Konseling dan Feedback,
5.         Seleksi calon Assessor,
6.         Pelatihan dan pengembangan Assessor,
7.         Asistensi pembangunan unit Assessment Center instansi Pemerintah Pusat/Daerah.

Selain itu, program kerja unit Pusat Penilaian Kompetensi PNS sejak tahun 2005 hingga 2015 antara lain adalah:
           Mengembangkan unit assessment center
           Melakukan penilaian kompetensi PNS
           Melakukan monitoring dan evaluasi pasca penilaian kompetensi
           Menyelenggarakan sertifikasi assessor
           Membuat jabatan fungsional assessor
           Melakukan pengelolaan ‘talent pool’
           Membentuk LDC (Leadership Development Center) atau Pusat Pengembangan Pemimpin
           Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia assessment center.
Assessment Center merupakan suatu metode untuk memprediksi perilaku melalui berberapa simulasi oleh beberapa penilai untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggung jawab di masa mendatang dengan menggunakan kriteria kesuksesan dalam jabatan tersebut. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh melalui metode assessment center:
Bagi organisasi :
   Mendapatkan calon pejabat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
   Dapat mengembangkan potensi personilnya secara terus menerus sehingga didapatkan kinerja yang lebih baik.
   Dapat dipergunakan untuk mendiagnosa kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi organisasi.
Bagi pegawai :
   Dapat bekerja pada posisi atau tempat yang sesuai dengan kompetensinya.
   Dapat mengoptimalkan potensi diri.
   Dapat mengetahui kebutuhan pengembangan dirinya berdasarkan feedback yang diterimanya.
Dalam pelaksanaan assessment center, Puspenkom PNS menggunakan metode “taylor made” atau dalam arti, Puspenkom PNS melakukan assessment dengan menggunakan kompetensi yang dirancang khusus sesuai dengan instansi atau lembaga yang akan di assess. Para Assessor berkoordinasi langsung dengan kepala Pusat Penilaian Kompetensi PNS, dan dalam setiap kegiatan penilaian senantiasa dibantu oleh Jabatan Fungsional Umum. Di BKN saat ini terdapat 17 orang Assessor dan beberapa pejabat esselon I dan II yang berperan sebagai narasumber.  Sebagai penilai kompetensi, para assessor BKN berasal dari berbagai bidang disiplin ilmu, seperti psikologi, Managemen HRD, Hukum, dll. Namun demikian, meskipun berasal dari beberapa disiplin ilmu setiap assessor dibekali dengan keahlian dasar sebagai assessor, seperti pengamatan, interview, membuat simulasi, membuat laporan, serta memberikan feedback.
a.      Keunggulan kompetitif
Keunggulan kompetitif merupakan  suatu hal yang dimiliki oleh organisasi yang tidak dimiliki oleh  organisasi lain sehingga memiliki potensi untuk berkompetisi. Sesuatu yang dimiliki organisasi tersebut dikembangkan organisasi menjadi vis a vis organisasi lain (Tangkilisan. 2005:253).  Dalam hal ini, key factornya yaitu organisasi memiliki sumberdaya (asset) yang lebih baik dari organisasi lain ataupun sumber daya yang tidak dimiliki oleh organisasi  lain (Subagyo, 2007:22). Terkait dengan hal tersebut, Unit Pusat Penilaian Kompetensi di Bawah Badan Kepegawaian Negara memiliki keunggulan kompetitif  berupa sumber daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi dan asset organisasi yang memadai. Strategi pengelolaan SDM dan pengembangannya dikelola oleh unit SDM eselon disesuaikan  dengan kebutuhan organisasi, sehingga mampu melaksanakan fungsi organisasi dengan baik.
b.      Kompetensi Distinctive
Kompetensi distinctive adalah  kemampuan spesifik yang dimiliki organisasi dan berpotensi mendatangkan manfaat bagi organisasi. identifikasi Distinctive competency meliputi keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumberdaya (Rangkuti, 2006:6). Kompetensi distinctive yang dimiliki oleh Unit Pusat Penilaian Kompetensi di Bawah Badan Kepegawaian Negara berupa  fungsi dan tugas organisasi yang tidak dimiliki organisasi lain. Unit Pusat Penilaian Kompetensi di Bawah Badan Kepegawaian Negara adalah satu satunya Unit Pusat Penilaian Kompetensi di Indonesia yang mempunyai tugas melakukan assessment terhadap kompetensi yang dimiliki PNS, memberikan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kompetensi PNS. Layanan yang diberikan oleh Unit ini berupa penilaian kompetensi pejabat struktural dan fungsional, pemetaan potensi dan kompetensi Pegawai, desain pengembangan kompetensi pegawai/Pejabat Struktural, konseling dan feedback yang tidak dimiliki organisasi lain, sehingga mampu mencetak PNS yang memiliki kompetensi unggul yang berdampak positif pada meningkatnya kualitas pelayanan publik.
c. Outside in
Outside in merupakan berbagai tuntutan dari luar organisasi yang ditampung dan dijadikan masukan untuk kemajuan organisasi, terkait dengan peningkatan kinerja dan performa organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berada pada level low trust, dan agar tidak berlanjut pada level Distrust. Hal ini  menjadi bentuk kritik (outside in) yang memberikan konsekuensi pemerintah harus segera berbenah diri untuk dapat mengubah image pemerintahan yang buruk di mata masyarakat. Dalam hal ini tuntutan publik terhadap Unit Pusat Penilaian Kompetensi di Bawah Badan Kepegawaian Negara adalah untuk membentuk sumberdaya manusia Civil Service yang mampu memberikan pelayanan secara efektif dan efisien melalui assigment / Uji kompetensi. 

d. Inside out
Inside out merupakan kebijakan berasal dari dalam organisasi (internal organisasi) yang berpotensi menjadi daya saing terhadap organisasi lain (meningkatkan value organisasi). Terkait dengan hal ini, Unit Pusat Penilaian Kompetensi di Bawah Badan Kepegawaian Negara dalam menghadapi perubahan dimensi kultural yang ada dalam masyarakat, Penciptaan Standar Kompetensi maupun Uji Kompetensi menjadi salah satu wujud dari upaya menghadapi tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintahan yang dilakukan secara sadar dan proaktif-antisipatif (inside out). Di mana hal ini ditempuh untuk mengobati penyakit di dalam tubuh organisasi pemerintah agar dapat menerima serta beradaptasi dengan iklim lingkungannya yang baru. Di samping itu Uji Kompetensi merupakan satu langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalah yang dihadapi oleh pemerintah. Unit Pusat Penilaian Kompetensi di Bawah Badan Kepegawaian Negara melakukan penilaian kompetensi PNS, melakukan monitoring dan evaluasi pasca penilaian kompetensi, dan Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui assessment center yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga publik merasa puas dengan kinerja PNS. Terkait dengan hal ini, Unit Pusat Penilaian Kompetensi di Bawah Badan Kepegawaian Negara memiliki human resources assesor dan fasilitas yang punya kapabilitas mumpuni dalam melakukan uji kompetensi dan pengembangan kompetensi terhadap PNS, sehingga outputnya bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik yang maksimal, sehingga indikasi kepuasan publik meningkat.  


Refference :
Rangkuti, Fredy. 2006. Analisis SWOT. Jakarta : Gramedia.
Subagyo, ahmad. 2007. Studi Kelayakan. Jakarta : Elekmedia.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo.
www.bkd.go.id, diakses tanggal 28 Maret 2013.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DARI TSSB HINGGA SDSB: SEJARAH “LOTERE LEGAL” SUMBANGAN BERHADIAH DI DIY, 1970AN HINGGA 1993

Indra Fibiona Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta Jl. Brigjen Katamso 139 Yogyakarta 55152 e-mail : indrafibiona@yahoo.com ABSTRAK Fenomena maraknya lotere baik legal maupun ilegal di tahun 1970an menjadi stigma bahwa judi merupakan Tradisi masyarakat jawa. Lotere memiliki ekses negatif terhadap perekonomian termasuk perekonomian masyarakat di DIY. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bertemakan sejarah sosial dengan metode penelitian snowball sampling dan triangulasi (kritik) dengan sumber primer mengenai peristiwa maraknya lotere pada waktu itu. Penelitian ini menjelaskan   tentang penyelenggaraan lotere TSSB hingga SDSB di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   dana dari daerah banyak tersedot ke Jakarta untuk setiap kali pengundian lotere . Keberadaan KSOB dan TSSB juga menyulut protes masyarakat karena dampak negatif yang ditimbulkan. TSSB dan KSOB mengalami metamorfosis menjadi SDSB di ta

Good Governance: Asal Usul, Perkembangan Konsep dan Kritik

 written by:  Indra Fibiona & Bayu Putra Pendahuluan administrasi publik mengalami perkembangan paradigma secara dinamis. Diawali dengan Old Public Administration, di mana terjadi dikotomi locus dan fokus, dan masih kental orientasinya dengan government. OPA pada perkembangannya bergeser menjadi paradigma baru, yaitu   New Public   Manajemen, New Public Services hingga Good Governance (Keban, 2008). Good Governance diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik merupakan tema umum kajian yang populer, baik di pemerintahan, civil society maupun di dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan, seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik. Good Governance dipromosikan oleh World Bank untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang sehat. Pemahaman pemerintah tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan y

Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Written by Indra Fibiona

Pendahuluan Desa Wisata merupakan suatu bentuk intergrasi antara atraksi akomodasi dan fasilitas pendukung yang tersaji dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku ( Nuryanti, 1993: 2-3) . Desa wisata juga dapat dimaknai sebagai s uatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan.             Di dalam pengembangan suatu desa menjadi desa wisata, disamping identifikasi terhadap unsur unsur yang ada di desa, penentuan desa wisata juga harus diimbangi dengan pemahaman karakteristik serta tatanan budaya masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan dalam pengembangan aspek perekonomian desa tersebut (dinas par