Langsung ke konten utama

analisis variabel internal dan eksternal UPPK Kecamatan Randudongkal


Pendahuluan

A. Latar Belakang
Organisasi UPPK Kecamatan Randudongkal mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu (Keban, 1995). Rue and Byar (1981 dalam (Keban, 1995) menyebutkan bahwa kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “ the degree of accomplishment “ atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan. Sementara itu, Atmosudirdjo (1997) mengatakan bahwa kinerja juga dapat berarti prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan  sesuatu (performance, how well you do a piece of work or activity).  Faustino (1995) memberi batasan mengenai perfomansi adalah suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi  dari individu - individu  anggota organisasi  kepada organisasinya.
Melihat hal tersebut, faktor internal  dan eksternal memiliki pengaruh terhadap seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam konteks riset ini, maka pengertian kinerja merupakan tingkat kemampuan aparat UPPK Kecamatan Randudongkal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misinya dan capaian yang telah dirumuskan dalam manajemen strategis.

B. Permasalahan
Bagaimana realitas variabel internal dan eksternal di UPPK Kecamatan Randudongkal? Apakah  sesuai dengan misi (value) dan visi UPPK serta memiliki daya saing yang berpotensi untuk meningkatkan performa individu ataupun kolektif dalam  organisasi atau hanya sebuah kumpulan sumberdaya yang perlu untuk lebih ditingkatkan agar manajemen strategis bisa mencapai hasil yang maksimal?

C. Manfaat dan Tujuan
Penulisan paper ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.  
1.Menggali pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan internal dalam organisasi, dan implikasi kondisi lingkungan terhadap rencana strategis organisasi.
2. Mendeskripsikan secara informatif tentang analisis lingkungan internal karena adanya kondisi ketidakpastian, kompleksitas dan konflik yang dihadapi oleh organisasi kaitannya dengan tujuan strategis organisasi, sehingga organisasi yang memiliki permasalahan hampir serupa bisa melakukan tindakan preventif dan tidak terjebak dalam hal yang sama.   
3.Memberikan rekomendasi  yang representatif agar UPPK di beberapa kecamatan di Indonesia yang memiliki kondisi yang sama agar lebih komprehensif dalam menganalisis variabel internal untuk mengakselerasi proses pencapaian tujuan organisasi

D. Kerangka Teori
Dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kecamatan Randudongkal mengacu pada beberapa kerangka teori dan model yang dikembangkan oleh beberapa ahli.  Dengan mengacu pada kerangka teori yang digunakan para ahli  pada penelitian kinerja organisasi, diharapkan kerangka teori tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melihat fenomena yang terjadi dalam kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kecamatan Randudongkal, walaupun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan di lapangan (actionable causes).
Beberapa pandangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik, yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, dapat ditemui dari berbagai kepustakaan yang berusaha menggambarkan kinerja organisasi publik. Suatu organisasi, terlepas dari bagaimana bentuknya organisasi tersebut, apapun tujuan yang akan dicapai, selalu mengharapkan sasaran / target yang telah ditetapkan akan dapat tercapai semaksimal mungkin. Untuk mencapai target tersebut, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.
Muljarto (1977), menyatakan bahwa organisasi bukanlah sistem yang tertutup (close system) melainkan organisasi tersebut akan selalu dipaksa untuk memberi tanggapan atas rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua segi: pertama, lingkungan eksternal yang umumnya menggambarkan kekuatan yang berada di luar organisasi seperti faktor politik, ekonomi dan sosial, kedua adalah lingkungan internal yaitu faktor-faktor dalam organisasi yang menciptakan iklim organisasi dimana berfungsinya kegiatan mencapai tujuan.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Higgins (1985) dalam Salusu (1996) menyatakan bahwa ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor stratejik yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positip, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan stratejik dalam mencapai sasarannya; sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain : struktur organisasi, sumberdaya baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh karyawan dan integritas kepemimpinan.
Sementara itu Steers (1980) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyokong keberhasilan akhir suatu orgaisasi dapat ditemukan dalam empat kelompok umum. Keempat kelompok umum tersebut adalah:
a. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Struktur adalah cara unik suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Dengan demikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi, dan seterusnya. Jadi, keputusan mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dilain fihak, yang dimaksud dengan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanis yang digunakan dalam produksi, variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran.
b. karakteristik lingkungan, dalam hal ini  adalah lingkungan intern, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja sentris, orientasi pada prestasi) yang sebelumnya telah ditunjukan mempubyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektvitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh: sikap kerja, prestasi).
c. karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara para pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas.  Pekerja yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Variasi sifat manusia ini sering menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempatkan di satu lingkungan kerja yang sama. Lagi pula perbedaan-perbedaan individual ini dapat mempunyai pengaruh yang langsung terhadap dua proses yang penting, yang dapat berpengaruh nyata terhadap efektivitas. Yaitu rasa keterikatan terhadap organisasi atau jangkuan identifikasi para pekerja dengan majikannya, dan prestasi kerja individual. Tanpa rasa keterikatan dan prestasi, efektivitas adalah mustahil.
d. kebijakan dan praktek manajemen, peranan manajemen dalam prestasi organisasi, meliputi variasi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau merintangi pencapaian tujuan. Peran manajer memainkan peran sentral dalam keberhasilan  suatu perusahan melalui perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran. Adalah kewajiban mereka untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Lagipula adalah tanggungjawab mereka untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar sasaran organisasi. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.
Sementara itu Joedono (1974) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi antara lain meliputi : 1) faktor kualitas SDM, 2) struktur organisasi, 3) teknologi 4) pimpinan dan masyarakat, 5) bentuk kepemimpinan.
Menurut Bryson, untuk lebih meningkatkan kinerja dinas tersebut secara teoritis menyeluruh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja, Pertama aspek-aspek input atau sumberdaya-sumberdayanya (resources) antara lain : (1) Pengawasan Sumber Daya Manusia; (2) anggaran; (3) sarana dan prasarana;(4) informasi; (5) budaya organisasi. Kedua, hal yang berkaitan dengan proses manajemen dalam dinas seperti : (1) proses perencanaan; (2) proses pengorganisasian; (3) proses pelaksanaan; (4) proses penganggaran; (5) proses pengawasan; (6) proses evaluasi dan sebagainya. Setiap aspek tersebut mempunyai potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kinerja dinas, baik berpengaruh dalam arti negatif (menjadikan lemahnya kinerja), maupun yang positif (meningkatkan kinerja).
Sementara itu Gogin (1990) menyatakan bahwa kapasitas organisasi dapat memberi kontribusi pada keberhasilan implementasi. Kemampuan organisasi akan dipengaruhi (produk dari) dua hal pokok yaitu: struktur organisasi dan personel (human resources). Dua  hal tersebut bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Lebih lanjut Gogin menjelaskan bahwa meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan jelas (yang memungkinkan untuk diimplementasikan secara mudah) akan tetapi mungkin saja bisa gagal oleh kelemahan struktur organisasi atau kelemahan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisir akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama (struktur, dsb) maka keberhasilan implementasi nampaknya akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, ahli, dan mempunyai motivasi tinggi akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi realita.
Dengan mengacu pada berbagai teori yang dijelaskan di atas dan dihubungkan dengan fenomena di lapangan (actionable causes), yang dilihat adalah pengaruh variabel internal organisasi. Dari variabel yang ada, tidak semua variabel obyek penelitian diungkapkan. Hanya variabel yang dianggap penting saja (memiliki pengaruh besar) yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian kinerja organisasi ini. Jika dikaitkan dengan masalah yang telah dirumuskan, yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja organisasi UPPK Kecamatan Randudongkal, penulis menggunakan theoritical frame work  Gogin dan Joedono bahwa  struktur organisasi dan sumber daya manusia berpengaruh terhadap  kinerja organisasi Dinas Pendidikan. Ketiga faktor tersebut  bukan merupakan faktor yang berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, sebagaimana pendapat  Gogin(1990), Higgins(1985), Steers(1980), Joedono(1974),dan Jones(1995). Numberi (2000) menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting karena struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan di dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara orang melaksanakan tugasnya (bekerja) dalam organisasi. Lebih lanjut Numberi menjelaskan bahwa ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah didesain, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya.
Hasibuan (1996) mengemukakan bahwa struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali dan istem pimpinan organisasi. Sedangkan The Liang Gie (dalam Malayu,1980) menyatakan bahwa struktur organisasi adalah kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kebutuhan kerjasama.
Menurut Hadari Nawawi (dalam Kaho, 1988)  ditinjau dari tujuannya, organisasi dapat dirumuskan sebagai,”…a system of action” atau sebagai sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan ditinjau dari strukturnya, organisasi dapat dirumuskan sebagai susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas, dan hubungan-hubungan satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. (Pfiffner, dalam Kaho, 1988).
Flippo (1987) menyatakan bahwa hasil langsung dari proses organisasi adalah penciptaan struktur organisasi. Struktur adalah kerangka dasar dari hubungan formal yang telah disusun. Maksud dari struktur itu adalah untuk membantu dalam mengatur dan mengarahkan usaha-usaha yang dilakukan dalam organisasi sehingga dengan demikian usaha-usaha itu terkoordinir dan konsisten dengan sasaran organisasi. Lebih lanjut Flippo menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk (tipe) dasar struktur organisasi, yaitu struktur lini, struktur lini dan staf, struktur fungsional, struktur proyek. 
Kaho(1988), menyatakan bahwa untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang ada dapat sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut perlu diterapkan beberapa asas atau prinsip organisasi. Dengan perkataan lain, organisasi yang sehat, efektif, efisien adalah organisasi yang dalam pelaksanan tugas-tugasnya mendasari diri pada asas-asas organisasi tertentu. Asas-asas organisasi terdiri dari : 1) rumusan tujuan dengan jelas, 2) pembagian pekerjan, 3) pelimpahan / pendelegasian wewenang, 4) koordinasi, 5) rentangan kontrol, 6) kesatuan komando.  
Struktur Organisasi adalah sistem formal dari aturan dan tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana anggota organisasi bekerjasama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi (Jones, 1995). Perhatian sebuah organisasi terhadap bentuk struktur organisasi dapat membantu organisasi untuk mempersatukan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengatur dan mengendalikan keanekaragaman, menghasilkan barang dan jasa, efektivitas organisasi, mengintegrasikan dan memotivasi fungsi-fungsi dan anggotanya, dan membawa organisasi ke arah yang lebih baik.
Lebih lanjut Jones (1995) mengemukakan bahwa ada tiga pendekatan terhadap struktur organisasi. Pertama, pendekatan manajemen untuk merespon tantangan yang dihadapi, dimana struktur organisasi dibagi menjadi struktur mekanistik dan struktur organik. Struktur mekanistik mengurangi peranan dan tanggungjawab anggota organisasi. Otoritas pengambilan keputusan yang sentralistis dibentuk dari atas ke bawah secara hierarkis. Sub ordinasi diawasi secara tertutup dan arus informasi secara vertikal. Dalam sebuah struktur mekanistik peranan ditetapkan secara jelas. Sedangkan struktur organik lebih fleksibel dimana anggota organisasi mempunyai inisiatif untuk dapat merubah dan beradaptasi secara cepat ke dalam kondisi yang berubah. Struktur organik memberikan kesempatan untuk budaya yang dapat mengadakan antisipasi dan mempunyai stabilitas dan menghindarkan pengelompokan. Kedua, pendekatan efektivitas pengambilan keputusan dan komunikasi. Struktur organisasi terdiri dari struktur organisasi yang pipih dan runcing. Struktur organisasi yang pipih memiliki sedikit hierarki sedangkan struktur organisasi yang runcing memiliki hierarki yang banyak. Rantai komando yang panjang mengakibatkan komunikasi antar pimpinan dengan bawahan akan memakan waktu yang lebih lama. Pengambilan keputusan menjadi lambat yang akan berakibat pada kelambanan dalam merespon keinginan pelanggan dan pesaing. Berlawanan dengan struktur organisasi yang pipih para manajer lebih memiliki otoritas dan dapat lebih menciptakan motivasi dalam peranan yang seimbang. Ketiga, pendekatan spesialisasi dan koordinasi, yang terdiri dari struktur organisasi fungsional, divisional, dan matriks. Tujuan dibentuknya suatu organisasi dengan struktur fungsional atau divisional adalah agar dapat dengan mudah mendayagunakan keterampilan dan sumber dayanya. Sebagai spesialisasi struktur organisasi fungsional dapat meningkatkan keterampilan dan memperbaiki tugas dan kemampuan daya saing organisasi. Struktur organisai matriks adalah penggabungan antara jalur vertikal sebagai pertanggungjawaban fungsional dan jalur horizontal sebagai pertanggungjawaban produksi. Organisasi dengan struktur  matriks dikembangkan karena berbagai macam fungsi organisasi dan spesialisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi matriks sangat pipih, dengan hierarki yang minimal dan fungsi serta otoritas yang terdesentralisasi.
Sementara itu, Sarwoto (1978) menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai pelbagai macam organisasi. Ada empat bentuk organisasi yaitu 1) organisasi garis (line organization), dalam orgnisasi ini tugas-tugs perencanan, pengendalian dan pengawasan berada disatu tangan dan garis kewenangan (line authority) langsung dari pimpinan kepada bawahan, 2) organisasi garis dan staf (line and staff organization), pada umumnya digunakan untuk organisasi yang besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, 3) organisasi fungsional (functional organization), adalah organisasi yang disusun beradasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. 4) organisasi panitia (committee organization), pada umumnya dibentuk dalam waktu yang terbatas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Lebih lanjut Sarwoto mengatakan bahwa struktur organisasi akan nampak lebih jelas dan tegas apabila dituangkan dalam bagan organisasi dan akan memberikan pengertian yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan.
Menurut Ancok (2001) harus disadari bahwa pembentukan suatu oganisasi baik devisi SDM maupun devisi lainnya senantiasa memperhatikan struktur organisasi, karena akan sangat mempengaruhi perilaku pegawai. Organisasi dengan struktur yang kaku dan birokratik akan menghambat tumbuhnya kreativitas pegawai. Selain itu pengambilan keputusan menjadi sangat lamban, dan komunikasi antar unit organisasi menjadi berkurang. Organisasi yang kaku dan terkotak-kotak seringkali menimbulkan pemborosan, karena sumber daya (SDM dan fasilitas) tidak dapat dipakai bersama-sama.   
Keban (1995) menyatakan bahwa isu terpenting bagi seorang administrator publik adalah bagaimana menentukan design struktur organisasi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi publik tertentu. Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukan batas-batas suatu organisasi formal dan dalam hal apa organisasi tersebut beroperasi. Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa struktur organisasi sangat menentukan dinamika organisasi. Secara teoritis, suatu bentuk struktur organisasi sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor sebagaimana menurut teori kontingensi, yaitu ukuran organisasi, perbedaan dalam unit-unit organisasi, stabilitas lingkungan, tujuan organisasi itu sendiri, karakteristik tugas-tugas yang ada dalam organisasi, karakteristik tenaga kerja, dan pendekatan serta gaya management yang dianut.
Sesuai dengan pendapat di atas, Siagian (1995) menyatakan bahwa kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dilaksanakan dalam konteks organisasional. Artinya, organisasi merupakan wahana dan wadah melalui dan dalam mana berbagai kegiatan dilaksanakan. Ada dua segi yang biasanya mendapat sorotan dalam membahas organisasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijaksanaan dan strategi yaitu struktur dan proses. Struktur  ialah hubungan formal antara peranan dan tugas yang harus dimainkan dan dilaksanakan, pendelegasian wewenang, arus informasi baik secara vertikal maupun horizontal, kesatuan arah, kesatuan komando, deliniasi tugas dan tanggungjawab yang jelas. Lebih lanjut Siagian menjelaskan bahwa struktur organisasi yang tidak sesuai dengan tuntutan operasional dapat menjadi penghalang terhadap implementasi yang lancar. Dengan demikian gabungan antara struktur yang tepat dan proses yang terintegrasi merupakan salah satu jaminan lancarnya implementasi.
Sementara itu Gogin (dalam Effendi:2002) menyatakan bahwa struktur organisasi yang “hierarchically integrated” akan lebih memungkinkan implementasi berhasil, karena komunikasi akan lebih berjalan lancar dan kedekatan unit-unit organisasi dan personel. Implementasi oleh intraorganisasi akan lebih berhasil dibanding interorganisasi (O’Toole, 1983). Jumlah organisasi yang terlibat akan menentukan keberhasilan implemenatasi (Kelman, 1984).
Lebih lanjut Gogin menjelaskan bahwa yang menyangkut sruktur organisasi adalah:
-          untuk kebijakan yang secara teknis tidak memerlukan adaptasi dan perubahan, struktur yang sederhana lebih cocok dipilih. Untuk kebijakan yang memerlukan adaptasi struktur yang kompoleks akan lebih cocok.
-          Perlunya lembaga (agen) tunggal pelaksana impelementasi. Agen tunggal akan mendukung integrasi hierarki akan tetapi mengurangi fleksibilitas.
Effendi (2002), menyatakan bahwa dalam adminstrasi negara faktor organisasi mendapat perhatian yang sangat besar. Betapa pentingnya peranan organisasi sebagai instrumen yang pokok untuk melaksanakan pencapaian tujuan kolektif dari administrasi negara.  Masalah organisasi mencakup lima aspek, yaitu legitimasi, struktur, prosedural/ proses termasuk manajemen, SDM dan Teknologi.
Untuk dapat dijadikan acuan, maka dalam rangka penataan kelembagaan termasuk struktur organisasi, sebaiknya dapat menerapkan manajemen modern sebagai salah satu kecenderungan global (Numberi,2000). Adapun prinsif-prinsif manajemen modern terdiri dari :
a.                    berorientasi kepada konsumen atau pelanggan
b.                  menggunakan teknik-teknik yang lebih ilmiah dalam analisis dan pengambilan keputusan
c.                   bersifat jaringan kerja
d.                  bekerja di dalam tim
e.                   organisasi sebagai sistem terbuka
f.                   desentralisasi.
Selain itu, organisasi pemerintah harus semakin diarahkan menuju kelembagaan yang semakin mampu, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini. Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kebijakan organisasi pemerintah diarahkan pada reformasi kelembagaan menuju organisasi masa depan yang bercirikan:
1)      Visi dan misi organisasi jelas
Dengan visi dan misi yang jelas, akan dapat disusun organisasi yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan terutama mampu menyeimbangkan antara kemampuan sumber daya organisasi dengan kebutuhan nyata masyarakat
2)      Organisasi flat atau datar
Dengan organisasi yang berbentuk flat atau datar berarti struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki, organisasi cukup memiliki satu layer di bawah pucuk pimpinan
Dengan bentuk organisasi seperti itu naka proses dalam organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat karena dengan penghematan layer dalam struktur organisasi, maka waktu yang kurang diperlukan akan tereduksi
3)      Organisasi ramping atau tidak banyak pembidangan
Dengan orgnisasi yang berbentuk ramping, maka jumlah pembidangan secara horisontal dapat ditekan seminimal mungkin sesuai dengan beban dan sifat tugasnya, sehingga span of control-nya berada pada posisi ideal
4)      Strategi organisasi pembelajar (Learning Organization)
Dalam suasana perubahan yang sangat cepat dewasa ini, diperlukan organisasi yang mampu mentranformasikan dirinya untuk menjawab tantangan-tantangan dan kesempatan yang timbul akibat perubahan tersebut. Proses transformasi atau belajar dari setiap unsur dalam organisasi tersebut kita kenal sebagai “organisasi pembelajar”. Pada akhirnya organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.
5)      Organisasi banyak diisi jabatan-jabatan profesional
Hal ini terkait dengan bentuk organisasi yang flat dengan layer struktural yang minimal, maka sejalan itu organisasi lebih banyak diisi oleh pejabat-pejabat profesional atau fungsional yang bekerja berdasarkan kompetisi profesional di bidang tertentu sesuai dengan core business organisasi yang bersangkutan
6)      Organisasi bervariasi
Organisasi terbuka untuk memiliki struktur yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, sesuai dengan kondisi dan prioritas misi masing-masing lembaga tersebut. Untuk itu pendekatan uniformitas yang kaku tidak tepat digunakan dalam penataan kelembagaan (Numberi, 2000)
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan UPPK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan ditentukan salah satunya oleh struktur organisasi yang dibentuk. Karena struktur organisasi akan menentukan pola perilaku individu dalam pencapaian tujuan organisasi.
2.  Sumber Daya Manusia
Berkenaan dengan pokok bahasan kinerja organisasi UPPK Kecamatan Randudongkal, diasumsikan bahwa faktor  sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, sebagaimana pendapat Gogin(1990), Higgins(1985), Steers(1980), Joedono(1974), dan Bryson(1999).
Menurut Zainum (1989) sumber daya manusia menempati kedudukan yang lebih tinggi dan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Sependapat dengan hal itu, Amstrong (1988) menjelaskan bahwa sumber daya manusia sebagai harta yang paling penting yang dimiliki suatu organisasi.
Sementara itu, Notoatmodjo (1992) melihat sumber daya manusia dari dua aspek, yaitu a) mutu atau kualitas yang diukur melalui kemampuan fisik seperti kesehatan jasmani, kekuatan untuk bekerja dan kemampuan non fisik misalnya kecerdasan dan mental; b) jumlah atau kuantitas, yaitu banyaknya sumber daya sebagai tenaga kerja dalam suatu organisasi. Lebih lanjut Notoatmodjo, mengatakan bahwa manfaat sumber daya manusia dalam suatu organisasi memegang peranan penting. Fasilitas yang canggih dan lengkapun belum merupakan jaminan akan keberhasilan suatu lembaga, tanpa diimbangi kualitas dari staf atau karyawan yang akan memanfaatkan fasilitas itu.
Manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana dan apapun bentuknya. Setiap individu yang masuk dalam organisasi membawa karakteristiknya seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman, komponen karakteristik ini kemudian membentuk prilaku pegawai (Thoha, 2001).  Lebih lanjut Thoha menyatakan bahwa organisasi hanya merupakan satu wadah untuk mencapai tujuan dan manusialah yang akan membawa organisasi tersebut mencapai tujuannya.
Esman (1989) menyatakan bahwa barangkali sumber daya yang paling penting untuk sebuah organisasi adalah stafnya yang memiliki pengetahuan dan keahlian serta mempunyai komitmen terhadap program organisasi, dengan kata lain perkataan staf yang berkualitas.
Dalam organisasi pemerintahan, sumber daya manusia sering disebut sebagai aparatur yaitu pegawai yang melaksanakan tugas-tugas kelembagan (Widjaja , 1995). Sedangkan  Suradinata (1996), mengemukakan bahwa sumber daya manusia sering disebut sebagai human resource tenaga atau kekuatan manusia (energi atau power).  Kenyataan yang dihadapi faktor yang sangat menentukan sebagai pemegang kunci tetap ada pada manusianya, sebagai perencana, pelaksana, pengendali, pengawasan maupun evaluasi dan yang memanfaatkan hasilnya.
Simamora (1995) menyatakan bahwa keberadaan sumber daya manusia sangat penting sebagai unsur filosofis. Unsur filosofis itu adalah 1) karyawan dipandang sebagai investasi jika dikembangkan dan dikelola secara efektif akan memberikan imbalan bagi organisasi dalam bentuk produktifitas yang lebih besar 2) manajer membuat berbagai kebijakan, program dan praktek yang memuaskan baik bagi kebutuhan ekonomi maupun kepuasan pribadi karyawan 3) manajer menciptakan lingkungan kerja yang di dalamnya para karyawan didorong untuk mengembangkan dan menggunakan keahlian serta kemampuannya semaksimal mungkin 4) program dan praktek personalia diciptakan agar terdapat keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan kebutuhan organisasi. Setiap organisasi selalu berusaha mencapai tujuannya dengan menggunkan manusia secara efisien dan efektif.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya yang tersedia yang dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan dalam upaya mengatasi permasalahan Pendidikan. Dari sumber daya yang tersedia dalam organisasi, sumber daya manusia memegang peranan yang sentral dan paling menentukan. Tanpa sumber daya manusia yang handal, pengolahan, penggunan dan pemanfaatan sumber-sumber lainya akan menjadi tidak efektif, efisien dan produktif. Dalam keadaan yang demikian tidaklah mengherankan bahwa tujuan serta program organisasi yang telah ditetapkan dengan baik akan tetap sulit terwujud secara baik dan benar.
Selain variabel internal, ada beberapa variabel eksternal yang mempengaruhi kapasitas kinerja organisasi untuk mencapai tujuan yang selaras dengan visi misi, variabel eksternal tersebut antara lain sebagai berikut. 
1. Jejaring (Networking)
Pola-pola informal dari komunikasi organisasi yang dilakukan anggota, beperan dalam terujutnya Jaringan-jaringan komunikasi. Suatu jaringan adalah suatu pengelompokan dari anggota-anggota organisasi yang terlibat dalam integrasi yang berpola. Unit pusat analisis dari aktivitas dalam suatu jaringan adalah hubungan komunikasi antara dua anggota organisasi. Jaringan, berbeda dalam besarnya dan struktur. Rogers dan agarwala (1986 : 142 ) mengidentifikasi tiga tipe jaringan.
1. Jarigan sistem secara keseluruhan mengambarkan pola komunikasi seluruh organisasi.
2. Jaringan klik mengidentifikasi kelompok-kelompok individu dan organisasi yang berkomunikasi yang lebih secara eksklusif dengan satu sama lain.
3. Jarigan personal adalah individu-individu yang saling berintegrasi dengan anggota organisasi tertentu.
Marge (krep, 1986) mengemukakan tiga atribut struktural penting dalam jaringan komunikasi.
1. Parameter, yaitu luas dari jaringan
2. Kesempurnaan, atau sejauh mana seluruh anggota dihubungkan dalam satu jaringan (jadi mengenai keterhubungan , atau interaksi jaringan)
3. Penyebaran atau variasi yang terjadi dalam jaringan, seperti misalnya dominasi jaringan oleh anggota, atau oleh suatu klik dalam jaringan sistim secara keseluruhan.
Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam jejaring (networking) antara lain adalah kosmopolit, yaitu individu-individu yang menghubungkan organisasi dengan lingkungan, mereka mengumpulkan impormasi dari linkungan dan sebaliknya menyampaikan imformasi organisasi kepada wakil dari lingkungan. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu bridging,  anggota-anggota organisasi yang menghubungkan suatu klik, yaitu klik mereka, dengan anggota-anggota klik lainnya. Individu-individu ini membantu membagi informasi antara kedua klik, dan memfasilitasi koordinasi antar kelompok-kelompok.
            Teori ini membangun konsep tentang bagaimana UPPK Kecamatan Randudongkal dalam berjejaring (bermitra) dengan pihak lain. Dari konsep tersebut,  bisa diidentifikasi apakah kemitraan tersebut termasuk dalam bentuk ancaman atau merupakan peluang. Jika identifikasi termasuk dalam peluang, jejaring bisa berpotensi untuk meningkatkan performa organisasi sehingga mencapai hasil yang maksimal.


4.  Deliberatif

Deliberatif berasal dari kata Latin deliberatio atau deliberasi (Indonesia) yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang. Demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik, atau diskursus publik. Demokrasi deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pebentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah. Intensifikasi proses deliberasi lewat diskursus publik ini merupakan jalan untuk merealisasikan konsep demokrasi, Regierung der Regierten (pemerintahan oleh yang diperintah).Demokrasi deliberatif memiliki makna tersirat yaitu diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai prosedur (Hardiman, 2009).

 Teori deliberatif terkait dengan UPPK Kecamatan Randudongkal yaitu tentang program kerja organisasi yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Dalam hal ini adalah penyelenggaraan pendidikan nonformal dan Informal serta pengawasan penggunaan dana operasional sekolah serta program lainnya. Proses deliberatif  berpotensi menghasilkan output berupa ancaman maupun peluang. Ancaman bisa berupa penolakan publik terhadap program kebijakan yang diberlakukan dan bisa mengakibatkan kinerja organisasi UPPK terhambat dalam melaksanakan program, sedangkan peluang berupa keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskan program kebijakan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.

 

E. Definsi Konseptual dan Operasional

Keban (1998) menjelaskan bahwa cara pengukuran variabel penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut sebagai definisi konsep dan operasional. Dalam definisi konsep peneliti berusaha menggambarkan batasan dari variabel yang hendak diteliti agar dalam definisi operasional ditonjolkan bagaimana sifat atau karakteristik suatu variabel, dan bagaimana cara pengukurannya sehingga dapat diproses dalam bentuk statistik, atau bahkan analisis kualitatif.
Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Atau konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Sedangkan definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dari  informasi tersebut dia akan mengetahui bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu dilakukan,  dapat juga menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur pengukuran yang baru (Effendi: 1995).
Untuk memahami konsep tulisan ini, perlu ditinjau beberapa definisi konsep, antara lain  sebagai berikut:
a.    Sumber daya manusia adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas suatu instansi / badan/ lembaga.
b.   Struktur organisasi adalah  kerangka yang menunjukan batas-batas suatu organisasi formal dan dalam hal apa organisasi tersebut beroperasi.
c.    Jejaring (networking) adalah lingkungan yang berpotensi mempengaruhi tingkatan performa kinerja organisasi untuk mewujudkan tujuan (termasuk dalam opportunity).
d.   Deliberatif adalah keikutsertaan publik (stakeholder lain di luar organisasi) dalam mewujudkan tujuan organisasi dan menyelaraskan dengan visi dan misi. Dalam hal ini terkadang terjadi bentuk penolakan terhadap kebijakan yang diberlakukan, sehingga bisa berpotensi sebagai ancaman.  
Dari beberapa kerangka teori, terlihat bahwa struktur organisasi, sumber daya manusia, jejaring dan deliberatif dapat mempengaruhi kinerja organisasi UPPK Kecamatan Randudongkal. Independent variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi UPPK Kecamatan Randudongkal , sebagai berikut:
Struktur  organisasi, diukur dengan indikator sebagai berikut:
a.    tingkat pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi UPPK Kecamatan Randudongkal.
b.   tingkat pemanfaatan pegawai yang sesuai dengan spesialisasi di UPPK Kecamatan Randudongkal.
c.    tingkat pengendalian pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam organisasi UPPK Kecamatan Randudongkal.
Sumber daya manusia, diukur dengan indikator sebagai berikut:
a.    tingkat ketersediaan pegawai baik secara kuantitas dan kualitas
b.   tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai UPPK Kecamatan Randudongkal.
c.    tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai UPPK Kecamatan Randudongkal.
Jejaring (Networking) organisasi, diukur dengan indikator sebagai berikut:
a.       luasnya jejaring yang dimiliki oleh organisasi UPPK Kecamatan Randudongkal terhadap mitra.
b.      tingkat intensitas jejaring yang dilakukan antara UPPK Kecamatan Randudongkal dengan pihak lain.  
Deliberatif diukur dengan indikator sebagai berikut.
a.       Tingkat potensi penolakan kebijakan maupun program kerja UPPK Kecamatan Randudongkal oleh publik.
b.      Penilaian publik terhadap kinerja pegawai UPPK Kecamatan Randudongkal
c.       Tingkat partisipasi publik dalam menyukseskan program kerja sesuai dengan tujuan organisasi dan visi misi (value) organisasi UPPK Kecamatan Randudongkal.

Scanning lingkungan internal organisasi yang menghasilkan :
Kekuatan (Strength)
1. Jumlah pegawai cukup memadai;
2. Disiplin cukup baik;
3. Pedoman tata kerja yang baik;
4. Dukungan pimpinan sangat tinggi.
Kelemahan (Weaknesses) :
1. Kualitas SDM masih kurang;
2. Pendelegasian wewenang masih kurang;
3. merit sistem yang belum sepenuhnya berjalan;
4. Ketergantungan kepada pimpinan.

Scanning lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan :
Peluang (Opportunity) :
1. Kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan di luar Organisasi;
2. Partisipasi masyarakat terhadap program UPPK Kecamatan Randudongkal;
Ancaman (Threats) :
1. Adanya berbagai masalah potensi yang muncul dari jejaring kinerja;
2. Penilaian masyarakat terhadap perilaku aparatur;
3. Keterbukaan atau adanya transparansi kebijakan


Analisis Variabel Internal dan Eksternal UPPK Kecamatan Randudongkal
UPPK Kecamatan Randudongkal melayani administrasi kepegawaian baik pegawai tidak tetap dan pegawai tetap dinas pendidikan pemuda dan olahraga di kecamatan Randudongkal yang bertugas di  59 Sekolah Dasar Negeri dan 2 Sekolah Dasar Swasta dan 24 Taman Kanak – kanak dan 31 Pendidikan Anak Usia Dini.Jumlah total PNS yang ditangani oleh UPPK kecamatan Randudongkal  adalah  387 orang.
Jumlah pegawai di UPPK Kecamatan Randudongkal adalah 20 orang, terdiri dari pegawai PNS  17 orang dan non PNS sebanyak 3 orang. Presentase pegawai yang memiliki kompetensi dalam pengoperasian komputer dan sistem informatika 60%. Ini mengindikasikan bahwa tingkat diferensiasi dan integritas sedang. Jenjang pendidikan yang telah diampu pegawai sebagian besar merupakan lulusan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Susunan Organisasi unit pengelola pendidikan (UPPK)  menurut peraturan bupati Pemalang No. 109 tahun 2008  terdiri dari:
a.       Kepala UPPK
Memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan pemuda dan olahraga di bidang Unit pengelola pendidikan Kecamatan (UPPK), dengan memimpin danmemanajemen administrasi birokrasi UPPK.
b.      Kepala Subbagian Tata Usaha
Memiliki uraian tugas pokok berupa memimpin pengelolaan tata administrasi UPPK
c.       Pelaksana
Memiliki uraian tugas berupa melakukan pengelolaan tata administrasi seperti pembuatan usulan kenaikan pangkat dan jabatan guru, pembuatan laporan sarana, dana bantuan, dana BOS, administrasi UAS dan UAS, serta tugas tugas lainnya.
d.      Kelompok Jabatan Fungsional.
Terdapat 2 substruktur pada kelompok Jabatan fungsional yaitu Pengawas TK/SD yang memiliki tugas pokok untuk melakukan proses monitoring terhadap pelaksanaan pendidikan dan juga infrastruktur untuk sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Substruktur yang ke dua adalah Penilik PNFI (Pendidikan Non-Formal dan Informal) yang memiliki tugas pokok untuk melakukan proses monitoring terhadap pelaksanaan pendidikan  untuk sekolah nonformal maupun informal seperti PAUD, dan sekolah lainnya.
Struktur Organisasi di UPPK Randudongkal
Menurut Max Weber, untuk membagun birokrasi yang ideal, perlu adanya afirmasi dalam membedakan antara birokrasi dengan organisasi lainnya yaitu adanya spesialisasi kerja, adanya hierarki yang berkembang, adanya suatu sistem dari prosedur dan aturan aturan, adanya promosi jabatan yang berdasarkan atas kecakapan (thoha, 2011 : 13). Terkait dengan hal tersebut,  UPPK  Kecamatan Randudongkal mengedepankan spesialisasi kerja, kemudian adanya promosi jabatan sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang telah dicapai. Secara bertahap, pada awal  proses recruitment pegawai UPPK menjalani fit and proper test untuk menilai kapabilitas dan kompetensi dasar yang dimiliki. Selain itu, proses learning organization dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kreativitas pegawai juga didukung dengan pengadaan diklat oleh Widyaiswara dari provinsi, tetapi masih sangat terbatas.
Ada dua bentuk interaksi antar pegawai dilihat dari pengaturan letak susunan kerja, yaitu bentuk umum terbatas dan bentuk terbuka(thoha, 2011: 96). Bentuk interaksi antar pegawai yang dicerminkan dari letak pengaturan susunan kerja adalah terbuka, tetapi ada pemisahan antara ruang pegawai struktural dengan ruang fungsional. Interaksi antara pegawai struktural dan fungsional mampu terjalin dengan orientasi equalitas yang sangat baik. Selain itu, sikap personal dan impersonal antar pegawai bisa terkontrol. Para pegawai di UPPK mampu bekerja secara profesional dan juga berorientasi pada sikap kekeluargaan. Koordinasi tugas non deferensiasi antar pegawai mampu dilaksanakan dengan baik.
Jika ditinjau dari prespektif peranan hubungan antarpribadi (interpersonal Role) seperti yang diungkapkan Mintzberg, pemimpin memiliki peran sebagai figurehead yakni peran yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpin dalam persoalan dan kesempatan timbul secara formal. Peranan sebagai leader atau bertindak sebagai pemimpin yang memiliki fungsi pokok sebagai kepala, motivator anggota pegawai, fungsi pengembangan dan pengendalian. Selain itu juga peran sebagai perantara (liaison manager) atau hubungan antara pemimpin dengan individu lain di luar organisasi yang dia pimpin (thoha, 2012:266). Berhubungan dengan dengan hal tersebut, Kepala UPPK Randudongkal yang baru mampu melaksanakan tugasnya mengelola kinerja  seluruh pegawai di UPPK Kecamatan Randudongkal dengan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari pencapaian tujuan kebijakan dan program. Kepala UPPK Randudongkal memiliki kapabilitas dalam memanajemen dan pengelolaan dengan cukup baik. 
Merit system belum sepenuhnya diterapkan dalam penyelenggaraan birokrasi di UPPK kecamatan Randudongkal, terlihat dari jabatan fungsional maupun struktural yang masih ditempati oleh pegawai yang belum sepenuhnya kompeten.  Di sisi lain,  bentuk  birokrasi  administrasi publik yang dilakukan sudah cukup baik untuk menangani 387 PNS dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang tersebar di 18 desa di Kecamatan Randudongkal. Capaian efektivitas kinerja mampu diakselerasi dengan cukup baik, terlihat dari penanganan administrasi kepegawaian dan kebutuhan 387 PNS bisa ditangani dengan proses yang tidak masih  taking time dan belum sesuai dengan prioritas.

A.Variable internal
Beberapa kerangka kerja yang biasa difokuskan dalam Resources-based Views (RBV) menurut Rouse dan Daellenbach (2002), diantaranya: (1) Resources (tangible dan intangible ) yang berkelompok, terkait, dan dikelola;(2) Sociotechnical processes, seperti pengetahuan, rutinutas, struktur, budaya, dll. Beberapa diantaranya tidak mudah ditemukan (rare), tidak mudah ditiru (inimitable) dan tidak mudah tergantikan (non-substitutable); (3) Capabilities dan core competencies. Kedua hal ini kemudian menjadi sumber dari keunggulan bersaing (competitive advantage) atas produk dan jasa (services); (4) Value dan competitive advantage yang diindikasikan melalui kinerja yang dicapai organisasi. Terkait dengan hal ini, analisis variabel internal yang dilakukan terhadap UPPK Kecamatan Randudongkal lebih difokuskan pada struktur organisasi dan sumberdaya manusia yang memiliki pengaruh cukup signifikan dalam pencapaian rencana strategis organisasi. 

Struktur Organisasi
Struktur dibentuk dalam sebuah organisasi dengan tujuan agar posisi setiap anggota organisasi dapat dipertanggungjawabkan, mengenai hak maupun kewajibannya. Struktur dibentuk agar organisasi berjalan rapi, karena terdapat struktur komando, siapa yang berwenang dan siapa yang diberi wewenang. Struktur organisasi yang terdapat pada UPPK Kecamatan Randudongkal secara fit sudah merepresentasikan hal tersebut, hanya saja masih terdapat sedikit kelemahan di dalamnya, yaitu permasalahan mengenai equalitas dalam pemberian tugas antara desk officer dengan pegawai yang bertugas di lapangan. Secara fungsional, tugas sudah sesuai dengan tupoksi masing masing, tapi belum merepresentasikan equalitas dalam hal pembagian jam kerja serta fungsi deferensiasi.  
Sumber Daya Manusia
Sumberdaya manusia (resource) yang telah dan yang seharusnya dimiliki organisasi merupakan aset utama yang produktif untuk pengembangan organisasi. Dengan demikian semua sumberdaya manusia yang dimiliki organisasi merupakan modal organisasi (capital of organization). Upaya menjaga dan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan oleh organisasi. Sumberdaya atau modal yang mungkin dimiliki organisasi dapat dikatakan salah satu diantaranya adalah modal manusia atau human capital. Organisasi akan bertahan (survive) jika dapat menciptakan keunggulan bersaing yang berkesinambungan (sustainable competitive advantage). Untuk dapat mempertahankan keunggulan bersaing, harus selalu diupayakan adanya perbaikan berkelanjutan (continous improvement). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui human capital karena manusia merupakan satu-satunya kapital organisasi yang dapat secara terus menerus memberikan keunggulan bersaing berkesinambungan.
Di dalam organisasi, anggota merupakan sumber nyata dari keunggulan bersaing organisasi yang telah lama diakui. Hal ini juga merupakan peningkatan pada modal manusia utama (superior human capital) dalam menciptakan keunggulan bersaing organisasi. Kontribusi faktor manusia pada efisiensi dan efektivitas organisasi memfokuskan pada tingkat pendidikan anggota sebagai sumber produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonimis organisasi. Terkait dengan hal tersebut, UPPK Kecamatan Randudongkal belum memiliki sumberdaya manusia yang cukup kompeten untuk mengakselerasi performa kinerja, hal tersebut diindikasikan dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan organisasi. Penguasaan pegawai terhadap teknologi informasi masih sangat kurang, terlihat dari index penguasaan penggunaan komputer dan internet sebesar 60% dari seluruh pegawai,  sehingga perlu learning organization secara berkesinambungan agar sumberdaya manusia dalam organisasi UPPK bisa lebih maksimal dalam capaian manajemen strategis organisasi tersebut.
B. Variabel Eksternal
Jejaring (Networking)
UPPK Kecamatan Randudongkal melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa yayasan pendidikan, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan beberapa yayasan lain dalam penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, informal maupun non formal. UPPK Randudongkal juga memfasilitasi branchmarking terhadap sekolah informal sehingga menjadi peluang bagi UPPK dalam hal menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sesuai  dengan tujuan organisasi UPPK sendiri. UPPK Kecamatan Randudongkal mengajak dan mendorong pihak swasta yang konsen terhadap pendidikan dasar untuk bersama-sama merealisasikan pendirian sekolah-sekolah baru terutama di daerah-daerah yang sama sekali belum ada sekolahnya.
Ancaman yang menghambat UPPK Randudongkal adalah sinkronisasi jejaring kinerja dengan Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Pemalang, yang memberikan fungsi pengawasan kurang proporsional terkait jejaring kinerja dengan mitra. Selain itu, ancaman juga datang dari mitra kerja menyelenggarakan  pendidikan informal tetapi dengan mutu yang kurang baik.
Deliberatif
Keberhasilan dalam penyelenggaraan program yaitu tercipta adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Sebab dengan adanya partisipasi masyarakat akan tergali berbagai kebutuhan warga belajar, mendapatkan petunjuk kemudahan fasilitas dalam pelaksanaan program. Proses pelibatan masyarakat dalam perumusan program begitu sulit terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat dan kepentingan dibalik aspirasi yang terlahir.
Pendekatan yang dapat dijadikan referensi dalam upaya partisipatif masyarakat adalah pendekatan Inklusif dan deliberatif. Inklusif berarti melibatkan berbagai kelompok sosial dalam proses pengambilan keputusan dan biasanya menekankan keterlibatan mereka yang terabaikan atau termarjinalisasi oleh kekuatan sosial ekonomi yang ada. Sedangkan Deliberatif didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan yang didahului dengan diskusi tentang alasan dukungan atau penentangan terhadap suatu pandangan. Proses Deliberatif mengasumsikan adanya pandangan yang berbeda, dan masing-masing pandangan harus dihargai. Deliberasi adalah hal yang inheren dalam proses pengambilan keputusan pada masyarakat yang demokratis. (Sumarto 2003:149).
Proses deliberatif yang dilakukan multi stakeholder terutama stakeholder yang berasal dari eksternal UPPK Randudongkal berupa penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal. Hal ini terutama terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Masyarakat mengawal dan ikut berpartisipasi dalam program PAUD. Program lainnya yaitu Taman Bacaan masyarakat. UPPK bersama masyarakat  menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Sedangkan ancaman yang didaptkan dari proses deliberatif adalah pengawasan terkait dana BOS dan kebijakan lainnya. Hal ini menghambat kretivitas UPPK Randudongkal dalam menyelenggarakan tujuan organisasi terkait pendidikan.

C. Daya Saing
Pemerintah sebagai suatu organisasi harus diarahkan untuk melakukan transformàsi manajemen dengan mengevaluasi berbagai dimensi tersebut. Birokrasi pemerintah perlu metode pengorganisasian pekerjaan dan mekanisme pengendaliannya, melakukan revitalisasi, termasuk reposisi peran birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi bagi publik. Menurut Leavit (lndrawijaya, 1989:65) organisasi sebagai suatu sistem yang lengkap terdiri dari empat interaksi, yaitu: (1) Task , meliputi unsur keluaran, produksi atau tujuan dan organisasi; (2) Technology, digunakan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan produksinya, baik berupa barang ataupun jasa; (3) Structure, berkaitan dengan bagan organisasi, kebijaksanaan, ketentuan perundang-undangan dan sejenisnya; dan (4) People, orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Sebagai suatu sistem maka sub-sistem tersebut harus bersifat fungsional. Daya dukung teknologi dan struktur organisasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi harus cukup memadai. Begitu juga pemanfaatan sumber daya manusia harus yang memiliki kualitas dan dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, penerimaan pegawai khususnya pada organisasi publik harus lebih selektif karena tuntutan akuntabilitas. Pada perkembangan manajemen mutakhir. Keunggulan suatu organisasi sangat ditentukan pada daya saing pegawai. Persaingan organisasi saat ini dihadapkan pada persaingan knowledge to knowledge organization
UPPK Kecamatan Randudongkal ditinjau dari variabel internal dan eksternal masih kurang dalam daya saing terhadap UPPK sejenis di kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Pemalang. Indikasinya adalah kekurangan dalam manajemen peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan manajemen struktur organisasi, jejaring kinerja dan deliberatif. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian dan langkah yang strategis agar sumberdaya yang dimiliki UPPK Kecamatan Randudongkal bisa maksimal dalam mengemban tujuan organisasi

Konklusi
Menurut Frederickson, indikasi keberhasilan sebuah organisasi dalam hal ini  birokrasi adalah perubahan dari sistem birokratis yang mempunyai karakteristik rowing, service, monopolistic, rule-driven, budgeting inputs, bureaucracy- driven, menjadi birokrasi yang mempunyai karakteristik steering, empowering, competition, mission driven, funding outcomes, customers driven, earning, preventing, teamwork/participation, market/public demand. Organisasi birokrasi pemerintahan konvensional harus bisa lebih bersifat enterpreneurship, mengutamakan prioritas dan lebih responsif serta efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan publik (Soebhan, 2000). Selain itu juga menjaga stabilitas kinerja agar tujuan organisasi dan rencana strategis dapat dilaksanakan dengan baik. UPPK di Kecamatan Randudongkal belum memenuhi semua indikasi yang digambarkan oleh Frederickson, mengingat masih adanya faktor faktor internal yang menjadi kelemahan untuk mencapai tujuan organisasi diantaranya adalah keterbatasan akses informasi serta proses learning organization yang belum maksimal. Perlu adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih intensif terutama terkait dengan inovasi dan kreativitas, agar kinerja pegawai di instansi UPPK Randudongkal bisa lebih maksimal. Selain itu juga teamwork/participation yang belum maksimal mengingat sumber daya manusia  pegawai yang masih sangat terbatas. Dengan demikian, konklusi yang bisa didapat dari analisis variabel dalam organisasi birokrasi UPPK Randudongkal adalah sumber daya yang dimiliki UPPK Kecamatan Randudongkal belum dapat dimanfaatkan secara signifikan dan maksimal untuk pencapaian rencana strategis. Sumber daya tersebut hanya sekumpulan asset yang perlu lebih diperhatikan dan dimanajemen agar lebih efektif dalam daya saing dengan unit lain di kecamatan lainnya. Selain itu organisasi UPPK Randudongkal dilihat dari variabel eksternal belum mampu melakukan adaptasi secara maksimal, karena kurangnya value.



Daftar Pustaka

Arsip UPPK Kecamatan Randudongkal
Amstrong, Michael,1988. Menjadi Manajer yang lebih baik lagi, Binarupa Aksara, Jakarta
Arikunto, Suharsimi, 1996, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, jakarta
Bernadin, H.John & Joyce, E.A. Russell, Human Resource Management, Mc Grow-Hill, inc., Singapura, 1993
Bryson, John M, (Penerjemah M. Miftahudin),1999 perencanaan Strategi Organisasi Sosial, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
Dwiyanto, Agus, 1999, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM, Yogyakarta.
Effendi, sofian. 2000. Ceramah Pada Re-entry Workshop Strategic Management of Local Authorities, Diselenggarakan oleh Badan Diklat Depdagri, 21 Juli 2000.
Flippo, Edwin B, 1987. Manajemen Personalia, edisi keenam, Erlangga Jakarta.
Gibson, Ivancevich dan Donnely, 1989. organisasi dan Manajemn, Erlangga Jakarta.
Goggin, Malcolm L., et al, 1990. Implementation Theory and Practice : Tward a third generation, Glenview, Illinois, USA : Foresman and Company.
Handayaningrat, Soewarno,1982. Administrasi pemerintahan dalam Pembangunan Nasional, PT.Gunung Agung, Jakarta.
Hasibuan, Malayu SP,1984. manajemen dasar, Pengertian dan Masalah, CV Haji Masagung, Jakarta.
Indrawijaya, Adam. 1989. Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
--------------------------,1996. Organisasi dan Motivasi, Bumi Aksara, Bandung.
Henry, Nicholas, 1988. Administrasi Negara, Masalah-masalah Kenegaraan, Rajawali press, Jakarta.
Higgins, J.M, 1970, Organization Policy and Strategic Management. Hinsdale, III, Dryden Press.
Jackson, J.H, Morgan,CP, dan Paolillo,J, 1978. Organization Theory, A Macro Perspective for management, Prentice-Hall, U.S.A.
Joedono, S.B, 1974, Administrasi Pembangunan, sebuah pengantar, Prisma No.4,4.
Jones, Gareth R, 1991, Organizational Theory: Text and Cases Addition Wesley Publishing Company, A & M University, Texas.
Kaho, Josef Riwu, 1988. Prospek Otonomi daerah di Negara RI, Rajawali Pers.
Keban, T. Yeremias, 1994, Pengantar Administrasi Publik, Modul untuk Matrikulasi Administrasi publik, MAP- UGM, Yogyakarta.
------------------------, 1995, Kinerja Organisasi Publik, Bahan seminar sehari dalam rangka purna tugas Drs. Sediyono, Fisipol- UGM, Yogyakarta.
------------------------, 1998, Cara Pengukuran Variabel Penelitian, UGM Yogyakarta.
Kleden, Ignas, 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, LP3ES, Jakarta
Mitchell, B. Bruce. Setiawan dan Rahmi, Dwita Hadi, 2000, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Cetakan Pertama
Moeleong, Lexy.J, 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mardiasmo, 2001. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Makalah Seminar Otonomi Daearah, oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Batam.
Notoatmodjo, Soekidjo, 1998. Pengembangan Sumber daya Manusia (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.
Numberi, Freddy, 2000. Organisasi dan Administrasi Pemerintah, Bahan Seminar Nasional Profesionalisasi Birokrasi dan peningkatan pelyanan Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisip UGM Yogyakarta.
Peraturan Bupati Pemalang, No. 109 tahun 2008.
Randall B. Ripley, 1995, Policy Analysis in Political Science, Chicago, Nelson.
Salusu, J, 1996. Mpengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik Non Profit, Pt. Grasindo, Yogyakarta.
Siagian, Sondang P, 1985, Analisa serta perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi, Gunung Agung, Jakarta
Simamora, Henry, 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, SKPN, Yogyakarta.
Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995. Methode Penelitian Survey, Cetakan II, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
Soebhan, Syafuan Rozi. 2000. “Model Reformasi Birokrasi Indonesia”. Dalam Jurnal Widyariset, Vol.1, 2000
Sugiyono, 1992. Methode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta,
Suradinata, Ermaya, 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia, CV. Ramadhan Bandung.
Thoha, Miftah, 2001. Prilaku Organisasi Konsep dasar dan Aplikasinya, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
------------------, 2011. Perilaku Organisasi : Konsep dasar dan Aplikasinya. Jakarta : Rajawali Press.

Tjokrowinoto,  Moeljarto,  1996."Pembangunan : Dilema  dan  Tantangan", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Sumarto, Sj Hetifah. 2004. Inovasi, partisipasi dan good governance : 20 prakarya inovatif dan partisipatif di Indonesia. Jakarta : YOI.
Uraian Surat Tugas UPPK Kecamatan Randudongkal.
Utomo, Warsito, 1999, Kumpulan Makalah Otonomi Daerah yang di sampaikan pada beberapa Seminar, Yogyakarta.
Wawancara Kasubag UPPK Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tanggal 26 desember 2012 pukul 08.30 s.d. pukul 11.45
Winarwan, Deddy. 2007. “Reformasi Birokrasi”. Artikel Seminar tentang Kebijakan terkait Birokrasi, Universitas Gadjah Mada
Zainum, Buchari, 1989. Manajemen dan Motivasi, Edisi Revisi, , Balai Aksara.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DARI TSSB HINGGA SDSB: SEJARAH “LOTERE LEGAL” SUMBANGAN BERHADIAH DI DIY, 1970AN HINGGA 1993

Indra Fibiona Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta Jl. Brigjen Katamso 139 Yogyakarta 55152 e-mail : indrafibiona@yahoo.com ABSTRAK Fenomena maraknya lotere baik legal maupun ilegal di tahun 1970an menjadi stigma bahwa judi merupakan Tradisi masyarakat jawa. Lotere memiliki ekses negatif terhadap perekonomian termasuk perekonomian masyarakat di DIY. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bertemakan sejarah sosial dengan metode penelitian snowball sampling dan triangulasi (kritik) dengan sumber primer mengenai peristiwa maraknya lotere pada waktu itu. Penelitian ini menjelaskan   tentang penyelenggaraan lotere TSSB hingga SDSB di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   dana dari daerah banyak tersedot ke Jakarta untuk setiap kali pengundian lotere . Keberadaan KSOB dan TSSB juga menyulut protes masyarakat karena dampak negatif yang ditimbulkan. TSSB dan KSOB mengalami metamorfosis menjadi SDSB di ta

Good Governance: Asal Usul, Perkembangan Konsep dan Kritik

 written by:  Indra Fibiona & Bayu Putra Pendahuluan administrasi publik mengalami perkembangan paradigma secara dinamis. Diawali dengan Old Public Administration, di mana terjadi dikotomi locus dan fokus, dan masih kental orientasinya dengan government. OPA pada perkembangannya bergeser menjadi paradigma baru, yaitu   New Public   Manajemen, New Public Services hingga Good Governance (Keban, 2008). Good Governance diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik merupakan tema umum kajian yang populer, baik di pemerintahan, civil society maupun di dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan, seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik. Good Governance dipromosikan oleh World Bank untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang sehat. Pemahaman pemerintah tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan y

Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Written by Indra Fibiona

Pendahuluan Desa Wisata merupakan suatu bentuk intergrasi antara atraksi akomodasi dan fasilitas pendukung yang tersaji dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku ( Nuryanti, 1993: 2-3) . Desa wisata juga dapat dimaknai sebagai s uatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan.             Di dalam pengembangan suatu desa menjadi desa wisata, disamping identifikasi terhadap unsur unsur yang ada di desa, penentuan desa wisata juga harus diimbangi dengan pemahaman karakteristik serta tatanan budaya masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan dalam pengembangan aspek perekonomian desa tersebut (dinas par